JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mengimbau Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pengelolaan yang lebih efisien pada badan usaha pelabuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Senin (3/2).
Selama kunjungan, Komisi V DPR RI membahas berbagai isu terkait pengawasan infrastruktur transportasi laut, kepelabuhanan, serta efektivitas operasional Pelabuhan Tanjung Priok yang dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga meninjau secara langsung fasilitas, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung operasional pelabuhan.
Danang Wicaksana Sulistya menegaskan pentingnya pengelolaan badan usaha pelabuhan yang lebih optimal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara.
“Potensi PNBP dari sektor kepelabuhanan sangat besar, dan ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut.
Komisi V DPR RI juga menyoroti kebutuhan peningkatan layanan dan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Priok agar mampu bersaing dengan pelabuhan internasional lainnya.
Evaluasi operasional pelabuhan bertujuan untuk memastikan kelancaran sistem yang mendukung arus logistik nasional.
Kunjungan kerja ini mendorong implementasi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok, serta memastikan bahwa setiap pengelolaan pelabuhan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Dalam kesempatan ini, turut hadir sejumlah anggota Komisi V DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Pelindo, Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT), dan berbagai stakeholder terkait yang membahas peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan, serta kepatuhan hukum di Pelabuhan Tanjung Priok.
