LAMPUNG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat upaya penyediaan hunian layak bagi aparat negara. Salah satunya dengan menindaklanjuti usulan pembangunan rumah susun (rusun) bagi prajurit TNI Angkatan Udara (AU) di Lampung.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Tonny Harjono di Jakarta, Senin (6/4/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendukung kesejahteraan prajurit melalui penyediaan hunian vertikal yang terencana.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pihaknya menyambut positif usulan tersebut sebagai bagian dari komitmen negara terhadap aparat pertahanan.
“Kami menyambut baik usulan dari TNI Angkatan Udara terkait pembangunan rusun di Lampung. Ini bagian dari komitmen negara untuk memastikan prajurit memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” ujarnya.
Menurut Maruarar, pembangunan rusun menjadi solusi strategis, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian. Pemerintah, kata dia, akan melakukan kajian menyeluruh sebelum proyek direalisasikan.
“Kita akan pelajari lokasi, kesiapan lahan, serta skema pembiayaannya agar program ini bisa segera direalisasikan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sebagai langkah percepatan, Kementerian PKP akan segera melakukan survei lapangan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan dijadwalkan turun langsung ke Lampung untuk memastikan kesiapan lokasi.
“Untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan realisasi program, pada hari Minggu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, akan turun langsung ke Lampung untuk melakukan survei lokasi. Kita ingin program ini bergerak cepat dan segera dirasakan manfaatnya oleh prajurit,” tegas Maruarar.
Di sisi lain, KSAU Tonny Harjono menyoroti tingginya kebutuhan hunian bagi prajurit TNI AU di wilayah Lampung. Ia berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kami mengusulkan pembangunan rusun bagi prajurit TNI AU di Lampung sebagai solusi atas kebutuhan hunian yang layak bagi anggota kami. Kami berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menambahkan, ketersediaan hunian yang layak akan berdampak langsung pada kesiapan dan kinerja prajurit dalam menjalankan tugas negara.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara Kementerian PKP dan TNI AU dalam mempercepat pembangunan hunian bagi prajurit. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat pertahanan melalui penyediaan fasilitas dasar yang memadai.
