RAMALLAH, PALESTINA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan harapan besar terhadap tercapainya perdamaian permanen di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur dalam wawancara langka dengan media Israel, yang dilakukan sehari setelah penandatanganan gencatan senjata bersejarah antara Palestina dan Israel.
Peristiwa ini menjadi sorotan global karena jarang sekali Abbas tampil di platform media Israel. Berdasarkan laporan AFP, Abbas berbicara dalam bahasa Arab untuk menjawab pertanyaan berbahasa Ibrani dari Channel 12 pada Kamis (9/10/2025).
Ia menekankan komitmen Palestina untuk membangun stabilitas pasca-konflik, sekaligus mengungkap kemajuan reformasi internal Otoritas Palestina (PA) yang menjadi syarat kunci dari rencana perdamaian internasional.
Momen Bersejarah di Balik Gencatan Senjata Gaza
Penandatanganan gencatan senjata di Gaza bukan hanya akhir dari pertempuran intensif, tapi juga pintu masuk bagi rekonstruksi wilayah yang hancur. Abbas menggambarkan hari itu sebagai titik balik yang telah lama dinantikan rakyat Palestina.
“Apa yang terjadi hari ini adalah momen bersejarah. Kami telah berharap — dan terus berharap — bahwa kami dapat mengakhiri pertumpahan darah yang terjadi di tanah kami, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem Timur,” ujar Abbas kepada Channel 12.
Lebih lanjut, ia menambahkan nada haru atas pencapaian ini: “Hari ini, kami sangat senang bahwa pertumpahan darah telah berakhir. Kami berharap ini tetap seperti itu, dan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas akan terwujud antara kami dan Israel.”
Pernyataan ini mencerminkan aspirasi bersama untuk masa depan damai, di tengah tekanan diplomatik dari AS dan komunitas internasional yang mendorong dialog berkelanjutan.
Perjanjian gencatan senjata ini melibatkan mediator utama seperti AS di bawah Presiden Donald Trump, yang sebelumnya mengusulkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Gaza. Dokumen tersebut menuntut reformasi mendalam di PA, termasuk penyesuaian kebijakan pembayaran gaji tahanan dan tahanan politik Palestina yang menjadi isu sensitif bagi Israel.
Reformasi PA, Langkah Nyata Menuju Stabilitas Palestina
Abbas tidak hanya berfokus pada harapan, tapi juga aksi konkret. Ia mengonfirmasi bahwa reformasi PA telah digulirkan sebagai respons terhadap tuntutan global, termasuk dari Trump dan sekutu internasional.
“Saya ingin mengatakan dengan jujur — kami telah meluncurkan reformasi,” kata Abbas.
Reformasi tersebut mencakup perubahan signifikan pada skema pembayaran gaji tahanan, yang sebelumnya dikritik keras oleh AS dan Israel sebagai bentuk “pendanaan terorisme“. Abbas menjelaskan:
“Reformasi ini mencakup gaji tahanan yang telah kami sepakati dengan AS dan yang disetujui AS.”
Kebijakan ini merujuk pada dana PA untuk keluarga warga Palestina yang tewas atau dipenjara oleh Israel, termasuk korban serangan terhadap warga sipil Israel. Pengumuman reformasi ini pertama kali disampaikan Abbas pada Februari 2025, meski menuai kecaman dari sejumlah pejabat Palestina yang menyebutnya sebagai “bayar untuk membunuh“.
Selain itu, Abbas menyoroti kemajuan di sektor lain yang krusial bagi kesejahteraan rakyat. “Beberapa telah selesai, dan yang lainnya sedang berlangsung, hingga Otoritas Palestina menjadi model yang mampu terus memimpin rakyat Palestina,” ujarnya, merinci reformasi di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan.
Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat PA sebagai entitas yang kredibel, mampu memimpin Palestina menuju kemandirian di tengah pendudukan Israel di Tepi Barat.
Dampak Global dan Tantangan ke Depan
Wawancara Abbas ini datang di saat yang tepat, ketika dunia memantau implementasi gencatan senjata Gaza. Lokasi strategis seperti Ramallah – ibu kota administratif PA di Tepi Barat – menjadi pusat koordinasi reformasi.
Namun, tantangan tetap ada: bagaimana memastikan perdamaian berkelanjutan di tengah isu pendudukan, hak asasi manusia, dan bantuan rekonstruksi Gaza yang hancur lebur.
Para analis internasional menilai pernyataan Abbas sebagai sinyal positif untuk negosiasi dua negara, meski skeptisisme masih tinggi akibat sejarah konflik panjang. Trump sendiri telah berulang kali mendesak Abbas untuk reformasi, dan wawancara ini bisa menjadi momentum baru bagi diplomasi Timur Tengah.
