JAKARTA – Pemerintah mulai memetakan arah baru pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2027 dengan target ambisius yang diklaim menjadi fondasi menuju ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen pada 2029.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Presiden menilai strategi pembangunan ekonomi yang terarah serta pengelolaan fiskal yang hati-hati menjadi kunci utama untuk menjaga momentum pertumbuhan Indonesia di tengah tantangan global yang masih dinamis.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Target pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu sasaran utama pemerintah dalam rancangan kebijakan fiskal tahun depan yang disiapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, investasi nasional, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada angka statistik semata, melainkan harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah ialah penurunan angka kemiskinan nasional yang ditargetkan berada pada kisaran 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027.
Target tersebut menunjukkan penurunan dibanding sasaran sebelumnya yang masih berada pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen.
Selain itu, pemerintah turut menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,30 hingga 4,87 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada pada kisaran 4,44 hingga 4,96 persen.
Untuk menopang berbagai program prioritas nasional, pemerintah merancang belanja negara dalam APBN 2027 berada pada rentang 13,62 hingga 14,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, penerimaan negara dipatok di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB.
Di sisi fiskal, pemerintah juga berupaya menjaga disiplin anggaran dengan menetapkan defisit APBN 2027 berada pada level 1,80 hingga maksimal 2,40 persen terhadap PDB.
Target itu lebih rendah dibanding realisasi defisit APBN tahun 2025 yang mencapai 2,92 persen.
Pidato Presiden Prabowo dalam sidang paripurna tersebut sekaligus mencatat sejarah baru dalam perjalanan penyusunan RAPBN nasional.
Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN berupa kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal di hadapan DPR RI.
Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dinyatakan kuorum setelah dihadiri 451 anggota dewan.
Dalam agenda tersebut, Presiden turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih.
Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Turut hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, hingga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.
Selain mendengarkan pemaparan KEM-PPKF RAPBN 2027, rapat paripurna DPR RI juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026 serta pandangan fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.***
