JAKARTA – Pemerintah mulai memetakan arah baru stabilitas ekonomi nasional untuk 2027.
Diantaranya kurs rupiah ditargetkan bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Hal tersebut sebagai bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Target tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Presiden Prabowo menyampaikan saat ini pemerintah mulai menyiapkan fondasi fiskal menghadapi tekanan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan internasional.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” kata Presiden.
Pernyataan itu muncul ketika nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan berat setelah sempat melemah hingga menyentuh level Rp17.706 per dolar AS pada perdagangan spot pertengahan Mei 2026.
Pergerakan rupiah terhadap dolar AS tersebut menjadi titik terendah sepanjang sejarah mata uang nasional.
Pemerintah menilai stabilitas kurs menjadi salah satu kunci utama menjaga ketahanan ekonomi domestik.
Sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi sektor keuangan dan perdagangan internasional.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah juga memasang target inflasi nasional di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Hal ini agar konsumsi rumah tangga tetap kuat serta tekanan terhadap nilai tukar dapat dikendalikan secara bertahap.
Selain kurs rupiah, pemerintah turut menetapkan asumsi suku bunga Surat Berharga Negara atau SBN tenor 10 tahun berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Kisaran tersebut untuk menjaga keseimbangan pasar obligasi dan pembiayaan negara.
Dari sisi anggaran, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 berada di kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB sebagai langkah lanjutan mempersempit defisit fiskal nasional.
Langkah tersebut dinilai cukup signifikan karena realisasi defisit APBN pada 2025 tercatat mencapai 2,92 persen PDB meski masih berada di bawah batas aman 3 persen yang selama ini menjadi patokan disiplin fiskal pemerintah.
Belanja negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB untuk mendukung program prioritas nasional dan pembangunan strategis pemerintah.
Sementara itu, pendapatan negara dipatok pada rentang 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB guna menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.
Pemerintah optimistis kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai tahapan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel untuk menopang ketahanan fiskal dan penerimaan negara dari sektor energi.
Produksi minyak bumi atau lifting minyak diproyeksikan berada di kisaran 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Presiden juga menegaskan bahwa sasaran stabilitas ekonomi dan penguatan kurs rupiah diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional hingga ke level 6,0 persen sampai 6,5 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun ke kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi nasional.
Pidato tersebut sekaligus mencatat sejarah baru karena Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN beserta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di hadapan anggota DPR RI.
Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 itu dipimpin oleh Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi syarat kuorum.
Dalam sidang tersebut, Presiden turut didampingi Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan sejumlah pimpinan lembaga negara sektor ekonomi serta keuangan.
Beberapa pejabat yang hadir di antaranya Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Perry Warjiyo.
Sidang paripurna DPR RI kali ini juga membahas agenda lain mulai dari evaluasi Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 hingga pembahasan perubahan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.***
