Hari libur tidak menyurutkan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal ketat tata kelola keuangan negara. Bertempat di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026), Presiden secara khusus memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam hari ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan agenda strategis untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat terjaga dengan aman.
Evaluasi Ketat Aliran Dana
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan rutin bulanan ini merupakan cara Presiden Prabowo melakukan evaluasi mendalam terhadap transaksi keuangan di seluruh lini pemerintahan.
“Bapak Presiden menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi penuh. Beliau ingin memastikan pengelolaan keuangan negara akuntabel dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Letkol Teddy, Minggu malam.
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menegaskan posisi pemerintahannya: Nol toleransi bagi penyimpangan anggaran. Setiap anggaran yang bersumber dari rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu tanpa celah korupsi.
“Langkah ini adalah bagian dari komitmen tegas Presiden untuk mewujudkan tata kelola negara yang bersih. Beliau ingin setiap anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan menguap oleh kepentingan pribadi,” imbuh Teddy.
Pemanggilan PPATK ke Hambalang ini seolah mengirimkan sinyal kuat bagi seluruh jajaran kementerian dan lembaga agar tidak main-main dalam mengelola APBN. Dengan pengawasan langsung di bawah pantauan radar Presiden, transparansi kini bukan lagi sekadar retorika, melainkan eksekusi nyata demi Indonesia yang lebih bersih.
