JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menegakkan supremasi hukum secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kekuatan ekonomi. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan memperkuat ketahanan pangan, Prabowo memastikan pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda utama yang tidak akan dikompromikan.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan dikutip pada Sabtu (11/7/2026).
Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi juga harus mampu menjangkau mereka yang memiliki kekuasaan, pengaruh, maupun kekayaan.
Prabowo mengungkapkan dirinya menerima amanah langsung dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Amanah tersebut, kata dia, menjadi landasan untuk mengabdikan seluruh kemampuan yang dimilikinya demi kepentingan bangsa.
“Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar, saya tidak akan pernah menyerah, apalagi kalau rakyat saya terancam,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan tetap fokus menjalankan agenda pembangunan sekaligus memastikan negara hadir melindungi kepentingan masyarakat.
Penegakan Hukum Jadi Fondasi Pemerintahan
Prabowo menekankan, pembangunan nasional hanya dapat berjalan optimal apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Karena itu, pemerintah tidak akan memberikan perlakuan berbeda kepada siapa pun dalam proses hukum.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hanya karena memiliki jabatan, kekayaan, ataupun pengaruh politik.
Ia mengakui langkah memberantas korupsi kerap menghadapi berbagai hambatan, terutama dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik korupsi. Namun, kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk terus menjalankan proses penegakan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
“Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu, rasanya itu… Tapi harus sesuai prosedur hukum. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua, bukan hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap mengedepankan prinsip negara hukum. Meski tegas terhadap korupsi, seluruh proses penindakan harus tetap berjalan sesuai aturan dan prosedur hukum yang berlaku.
Kesejahteraan Rakyat Jadi Prioritas
Selain menyoroti pentingnya supremasi hukum, Prabowo juga kembali menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pemerintahannya.
Ia mengatakan tidak ingin masih ada masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan maupun anak-anak yang mengalami kelaparan. Menurutnya, negara harus memastikan kebutuhan dasar rakyat dapat terpenuhi.
“Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin, saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar, saya tidak rela. Apa pun segelintir elite di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting, saya berbeda,” katanya.
Prabowo berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, bukan semata-mata capaian ekonomi makro.
Karena itu, pemerintah terus mengarahkan berbagai program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor pangan, irigasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.
Ketahanan Pangan Jadi Penopang Kemandirian Bangsa
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung capaian Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri merupakan salah satu indikator penting bagi negara yang ingin menjadi kuat dan berdaulat.
Pembangunan bendungan, jaringan irigasi, serta infrastruktur sumber daya air dinilai menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
Dengan infrastruktur yang semakin memadai, pemerintah berharap produksi pertanian meningkat sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.
Aparatur Negara Diminta Introspeksi
Prabowo turut mengingatkan seluruh aparatur negara agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan rakyat.
Pesan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur pemerintahan, mulai dari birokrasi, TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Menurutnya, jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia meminta seluruh penyelenggara negara terus melakukan evaluasi dan introspeksi agar setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil benar-benar berorientasi pada pelayanan publik.
Bagi Prabowo, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, serta komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tiga pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Dengan prinsip tersebut, ia memastikan hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu sehingga setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
