JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menegaskan penertiban terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menjalankan program tidak sesuai ketentuan. Langkah ini diambil setelah pemerintah menerima berbagai laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dan kendala pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Arahan itu disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para direktur utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, penguatan tata kelola Program MBG menjadi salah satu agenda utama. Pemerintah menilai evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa diwarnai penyimpangan di lapangan.
Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa Presiden meminta seluruh pelaksanaan Program MBG dikaji secara komprehensif, termasuk menindaklanjuti laporan mengenai SPPG yang menjalankan tugas di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.
Presiden juga menegaskan bahwa seluruh program strategis pemerintah harus dilaksanakan secara disiplin, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurut Sekretariat Kabinet, Kepala Negara memberikan pesan tegas agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program prioritas negara demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah.”
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan Program MBG, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai pelaksanaannya, mulai dari penentuan lokasi penerima manfaat hingga operasional SPPG.
Pemerintah Minta Waktu Sebulan Benahi MBG
Usai mengikuti rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah membutuhkan waktu satu bulan untuk merampungkan evaluasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan Program MBG.
Ia mengatakan proses pembenahan akan difokuskan pada penataan sistem agar program berjalan lebih tertib dan akuntabel.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ujar Zulkifli Hasan.
Menurutnya, selama masa evaluasi tersebut pemerintah akan melakukan kajian lebih mendalam terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sebelum menyusun rekomendasi kebijakan kepada Presiden.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif.
“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” katanya.
Penyalahgunaan hingga Kekurangan SPPG Jadi Sorotan
Pemerintah mengungkapkan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar dugaan penyalahgunaan program, tetapi juga mencakup aspek teknis pelaksanaan di berbagai daerah.
Zulkifli Hasan menyebut sejumlah persoalan telah dipetakan, mulai dari penyimpangan dalam pelaksanaan program, penentuan lokasi penerima manfaat, hingga belum tersedianya SPPG pada sejumlah titik yang telah ditetapkan sebagai sasaran Program MBG.
“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan distribusi Program MBG belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Karena itu, pemerintah akan melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan agar kesiapan SPPG sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah penerima manfaat.
Tata Kelola MBG Akan Diperkuat
Evaluasi total yang diperintahkan Presiden Prabowo menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.
Pemerintah menargetkan seluruh proses pelaksanaan program berlangsung lebih transparan, tepat sasaran, dan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat sehingga manfaatnya benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Melalui pembenahan tersebut, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya berjalan lebih efektif, tetapi juga terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan hasil evaluasi yang dijadwalkan rampung dalam satu bulan, pemerintah selanjutnya akan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar penetapan kebijakan lanjutan terkait penguatan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
