JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin program unggulan tersebut tercoreng oleh praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, maupun lemahnya tata kelola.
Langkah evaluasi terhadap pucuk pimpinan BGN dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan keputusan Presiden tidak diambil secara mendadak. Menurutnya, Prabowo telah lama mengumpulkan informasi, melakukan kajian, dan mengevaluasi berbagai laporan sebelum mengambil langkah perombakan di tubuh BGN.
“Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, dan mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang diambil ini untuk perbaikan ke depan agar BGN semakin transparan, akuntabel, dan sesuai keinginan Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus benar-benar dikawal,” ujar Dudung kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
MBG Harus Jadi Program Bersih dan Tepat Sasaran
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar masyarakat luas, pemerintah menilai pengawasan harus dilakukan secara ketat sejak tahap perencanaan hingga distribusi makanan.
Perombakan di level pimpinan BGN dipandang sebagai bagian dari upaya membangun sistem yang lebih kuat agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat.
Dudung menegaskan, Presiden menginginkan program tersebut berjalan tanpa toleransi terhadap penyimpangan sekecil apa pun. Karena itu, pembenahan tidak hanya menyentuh aspek kepemimpinan, tetapi juga mekanisme kerja dan pengawasan di seluruh rantai pelaksanaan program.
Hasil Sidak Ungkap Ketimpangan Tata Kelola
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dudung mengaku telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG sekitar satu bulan lalu. Dari pemantauan tersebut, ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan manajemen dan tata kelola program.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG juga menunjukkan banyak perkembangan positif di lapangan. Namun berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kualitas layanan terus meningkat.
“Kalau saya melihat, banyak informasi yang masuk ke Presiden. Salah satu faktornya tentu temuan di lapangan. Saya sudah sidak sekitar sebulan lalu dan memang ada beberapa ketimpangan. Namun yang baik juga banyak. Hanya saja Presiden menginginkan program ini berjalan sempurna tanpa ada sedikit pun penyimpangan,” kata Dudung.
Temuan tersebut memperkuat keyakinan pemerintah bahwa pengawasan harus diperluas dan sistem pengendalian internal perlu diperketat guna mencegah munculnya risiko penyalahgunaan anggaran di masa mendatang.
Fokus Benahi Sistem, Bukan Sekadar Distribusi Makanan
Pemerintah menilai keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan kepada siswa, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang menopang program tersebut.
Karena itu, perhatian kini diarahkan pada pembenahan manajemen secara menyeluruh. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang mampu menutup celah penyimpangan sejak awal, sekaligus memastikan standar kualitas makanan dan nilai gizi tetap terjaga.
Menurut Dudung, penguatan tata kelola menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Yang harus diperbaiki adalah manajemennya. Bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi memastikan sistemnya tertata sehingga tidak ada ruang bagi penyimpangan yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas program. Ini yang akan terus kami kawal. Saya akan terus cek ke lapangan, menemukan persoalan, dan menyampaikannya secara terbuka,” tegasnya.
Pengawasan Diperluas hingga Tingkat Pelaksana
Dalam tahap pembenahan berikutnya, pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap seluruh ekosistem yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari yayasan pengelola, mitra penyedia layanan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi bagian dari sistem monitoring yang lebih ketat.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu andalan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis, pesan yang ingin disampaikan pemerintah terlihat jelas: MBG harus memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia dan tidak boleh menjadi ruang bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan uang rakyat. Dengan pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan, pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar berujung pada peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
