JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara netral dan bebas aktif dalam peta geopolitik global kian mendapatkan pengakuan serta kepercayaan dunia internasional. Salah satu bukti konkretnya adalah adanya permintaan langsung dari Presiden Korea Selatan yang memintanya untuk menjembatani jalur komunikasi dengan Korea Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan dalam agenda pertemuan bersama jajaran pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jakarta.
Prabowo menjelaskan bahwa pendekatan non-blok yang diwariskan oleh para pendiri bangsa menjadi landasan utama Indonesia dalam membangun hubungan diplomatik tanpa harus memihak pada kekuatan besar mana pun.
“Jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya ke mana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan,” tegas Prabowo di hadapan para pengurus Kadin.
Ia menekankan pentingnya menjaga kesetaraan dan keharmonisan hubungan diplomatik baik dengan negara-negara adidaya maupun tetangga kawasan, terlepas dari berbagai dinamika internal yang dialami.
“Kita baik sama Amerika Serikat, tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang, ada yang mau separatis ini, tapi kita baik sama tetangga kita, sama Papua Nugini kita baik,” lanjutnya.
Tawaran Menjadi Jembatan Perdamaian di Semenanjung Korea
Penegasan atas peran strategis Indonesia tersebut dibuktikan lewat sebuah kisah diplomatik yang dibagikan Prabowo dalam kunjungan resminya ke Seoul, Korea Selatan. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Kepala Negara Korsel secara khusus memintanya bertindak sebagai fasilitator dialog demi membuka peluang perundingan damai dengan Pyongyang.
“Saudara-saudara, ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea, di Korea Selatan di Seoul, Presiden Korea Selatan, President of the Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog,” ungkap Kepala Negara.
Merespons kepercayaan tepercaya tersebut, Prabowo menyatakan kesiapan penuh Indonesia untuk berkontribusi aktif demi terciptanya perdamaian dunia.
“Wah, saya bilang, ‘Oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat’,” tuturnya.
Prinsip Non-Intervensi Kunci Diterima Seluruh Pihak
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa efektivitas diplomasi Indonesia berakar pada komitmen kuat untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain. Prinsip non-intervensi inilah yang membuat posisi Indonesia selalu dipandang objektif dan dihargai oleh berbagai belahan dunia, termasuk dalam menyikapi konflik regional seperti yang terjadi di Myanmar.
“Demikian Saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun. Itu yang kita pegang teguh. Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak,” pungkasnya.
