Presiden Prabowo Ungkap Program APBN yang Bikin Geleng Kepala!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah drastis dengan memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, hasilnya cukup mengejutkan. Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo memutuskan untuk memangkas anggaran negara sebesar Rp 306 triliun.

Pengecekan tersebut dilakukan secara mendalam, bahkan hingga ke lapisan sembilan dalam APBN, yang jarang dilakukan oleh presiden maupun menteri sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025.

Menurut Hashim, biasanya pengecekan anggaran hanya sampai tingkat tiga atau empat, namun kali ini Presiden Prabowo memeriksa hingga tingkat sembilan, membongkar seluruh rincian anggaran.

“Dia (Prabowo) bercerita ke saya, beberapa minggu dia itu periksa anggaran APBN, ternyata ada sembilan tingkat di APBN, biasanya presiden atau menteri periksa ke tingkat tiga atau empat saja, dia sampai ke sembilan, dibongkar semuanya,” jelas Hashim.

Hasil pengecekan tersebut mengungkap adanya banyak anggaran yang bisa dipangkas, salah satunya adalah biaya kunjungan kerja, baik ke daerah maupun ke luar negeri. Selain itu, sejumlah program yang dinilai tidak efisien dan tidak relevan juga dihapus dari APBN 2025.

“Ada program yang program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas. Nanti bisa saya cerita ke Pak CT (Chairul Tanjung), ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata,” ungkap Hashim lebih lanjut, meski ia enggan merinci lebih lanjut mengenai program-program yang dimaksud.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Surat Edaran S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan anggaran tersebut. Surat edaran tersebut diteruskan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga, serta pejabat tinggi negara lainnya seperti Kapolri dan Jaksa Agung.

Surat tersebut mencantumkan 16 pos belanja yang akan dipangkas, dengan yang paling signifikan adalah pengurangan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) yang dipangkas hingga 90%.

16 pos anggaran yang akan dipangkas:

1. Alat Tulis Kantor (ATK): 90%
2. Percetakan dan Souvenir: 75,9%
3. Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3%
4. Belanja Lainnya: 59,1%
5. Kegiatan Seremonial: 56,9%
6. Perjalanan Dinas: 53,9%
7. Kajian dan Analisis: 51,5%
8. Jasa Konsultan: 45,7%
9. Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45%
10. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40%
11. Infrastruktur: 34,3%
12. Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek): 29%
13. Peralatan dan Mesin: 28%
14. Lisensi Aplikasi: 21,6%
15. Bantuan Pemerintah: 16,7%
16. Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2%

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara, serta mengurangi pemborosan yang tidak perlu.