JAKARTA – Undangan resmi Malaysia kepada mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur memicu gelombang perdebatan di parlemen.
Oposisi parlemen Malaysia menuding keputusan itu bertentangan dengan komitmen kemanusiaan Malaysia terhadap krisis Gaza.
Dalam sidang Dewan Rakyat yang berlangsung Senin, anggota Parlemen Bersatu, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal dari Machang, mempertanyakan keputusan pemerintah mengundang Trump yang menurutnya memiliki catatan mendukung kebijakan agresif Israel.
“Tidak pernah ada presiden Amerika yang menghentikan agresi Israel. Trump adalah orang yang membiarkan genosida terjadi.”
“Apa manfaat yang kita dapatkan dengan membiarkan dia menginjakkan kaki di negara kita?” ujar Wan Fayhsal dalam pernyataan tegasnya di hadapan parlemen.
Tegangan meningkat ketika Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Mohamad Alamin menegur keras pihak oposisi.
Ia menyebut agar mereka tidak “lebih Hamas daripada Hamas itu sendiri” sambil menegaskan bahwa undangan kepada Trump memiliki dasar diplomatik.
Menurutnya karena Hamas sendiri telah memberikan “persetujuan bersyarat” terhadap rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Trump.
Pemerintah Malaysia berupaya menegaskan posisinya sebagai tuan rumah ASEAN yang netral, dengan alasan undangan kepada Trump merupakan hasil kesepakatan kolektif sepuluh negara anggota, bukan keputusan sepihak.
“Sebagai Ketua ASEAN, kami mengundang semua kepala negara untuk hadir.”
“Tidak boleh ada situasi di mana beberapa negara diundang sementara yang lain tidak diundang – itu bukan praktik diplomatik yang baik,” jelas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan.
Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menambahkan bahwa Malaysia akan memanfaatkan forum ASEAN untuk menyalurkan keprihatinan terkait Gaza sekaligus memperkuat upaya internasional menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Mohamad Alamin menegaskan, sebagian poin dalam proposal perdamaian Trump berpotensi menghentikan serangan Israel dan membuka jalur bantuan kemanusiaan, meski pemerintah tetap waspada terhadap “celah-celah” yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu.
Namun, kritik terhadap langkah pemerintah tidak berhenti di ruang parlemen.
Pemimpin oposisi Hamzah Zainudin mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membatalkan undangan tersebut, bahkan menyerukan agar masyarakat menolak kehadiran Trump yang ia sebut sebagai “aktor terbesar”.
Nada serupa datang dari mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang menilai undangan itu dapat “menodai integritas Malaysia” di mata dunia internasional jika tetap diteruskan.
KTT ASEAN ke-47 yang dijadwalkan berlangsung pada 26–28 Oktober di Kuala Lumpur akan menjadi salah satu pertemuan terbesar dalam sejarah ASEAN, menghadirkan pemimpin dari Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, serta negara-negara ekonomi utama lainnya.
Undangan kepada Trump dinilai menjadi ujian bagi diplomasi Malaysia dalam menjaga keseimbangan antara solidaritas terhadap Palestina dan kepentingan ekonomi dengan Amerika Serikat di tengah negosiasi tarif yang tengah berlangsung.***
