JAKARTA – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di tiga titik strategis di Jakarta, yaitu Gedung DPR/MPR, Balai Kota DKI, dan kawasan Patung Kuda, Monas.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyoroti isu krusial yang dihadapi para pengemudi ojol, mulai dari tarif tidak manusiawi hingga desakan legalisasi profesi mereka.
Tuntutan Pengemudi Ojol, Keadilan dan Kepastian Hukum
Para pengemudi yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) menyuarakan enam poin tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan transportasi online. Salah satu isu utama adalah legalisasi ojol sebagai profesi resmi. “Kami ingin pemerintah melegalkan ojol agar kami punya kepastian hukum dalam bekerja,” ujar salah satu koordinator aksi di Patung Kuda, seperti dikutip dari Bisnis Tempo.
Selain itu, mereka juga menyoroti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang layanan tarif pos komersial yang dianggap belum jelas, terutama terkait pengantaran paket barang dan makanan. Pengemudi meminta aturan yang lebih rinci untuk melindungi hak mereka dan memastikan tarif yang adil.
“Tarif saat ini sering tidak manusiawi, kami kerja keras tapi penghasilan tak sebanding,” ungkap seorang demonstran di lokasi.
Aksi di Tiga Titik Ikonik Jakarta
Demonstrasi ini terbagi di tiga lokasi penting di Jakarta. Di depan Gedung DPR/MPR, ratusan pengemudi ojol menyuarakan aspirasi mereka sejak pukul 10.00 WIB, menuntut perhatian DPR terhadap nasib mereka. Sementara itu, di Balai Kota DKI Jakarta, aksi diikuti sekitar 150 pengemudi yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI).
Kawasan Patung Arjuna Wijaya atau lebih dikenal sebagai Patung Kuda menjadi pusat aksi terbesar, dengan ribuan pengemudi ojol memadati area tersebut.
Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, menciptakan pemandangan yang menggambarkan solidaritas kuat antar-pengemudi. Aksi ini berlangsung damai meski sempat menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan sekitar Monas.
Aksi demonstrasi ini bukan hanya soal tuntutan ekonomi, tetapi juga cerminan perjuangan para pengemudi ojol untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Profesi ojol telah menjadi tulang punggung transportasi dan logistik di perkotaan, namun sering kali mereka menghadapi tantangan seperti tarif rendah, persaingan ketat, dan minimnya jaminan sosial.
Menurut pengamat transportasi, aksi ini menjadi sinyal kuat kepada pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang lebih adil.
“Ojol adalah bagian penting dari ekosistem transportasi modern. Pemerintah perlu mendengar aspirasi mereka dan membuat kebijakan yang mendukung,” kata seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Para pengemudi ojol berharap aksi ini membuka mata pemerintah dan perusahaan aplikasi untuk segera bertindak. Mereka ingin dialog konstruktif yang menghasilkan solusi nyata, seperti revisi regulasi, peningkatan tarif, dan jaminan kesejahteraan.
“Kami bukan hanya pengemudi, kami adalah pekerja yang punya hak untuk hidup layak,” tegas seorang pengemudi di depan Gedung DPR.
Aksi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa di balik kenyamanan layanan ojol, ada perjuangan besar para pengemudi untuk mendapatkan keadilan. Dengan semangat solidaritas, mereka berharap suara mereka didengar dan perubahan nyata segera terwujud.
