JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia pada tahun ini tidak akan mengalami pembengkakan dan mengimbau masyarakat serta pelaku pasar untuk tidak cemas.
“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa seluruh program pemerintah, termasuk yang terkait dengan pembangunan desa dan koperasi desa, sudah tercakup dalam APBN yang telah disusun. “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” tambahnya.
Mengenai target defisit APBN 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa angka tersebut akan tetap dijaga di kisaran 2,5% dari produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp 616,2 triliun. Defisit ini, lanjutnya, akan terjaga melalui realisasi belanja negara yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menerapkan tarif baru terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang rasional.
“Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menilai bahwa kebijakan tarif tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik Trump untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan negara-negara lain, tanpa dasar ekonomi yang kuat. “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tegasnya.
