JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah (FH) mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap berada dalam kerangka konstitusi. Seruan itu disampaikan menyusul kritik tajam yang dilontarkan pengamat politik Saiful Mujani terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri usai menghadiri rapat bersama Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa seluruh elemen bangsa harus berhati-hati agar tidak membuka ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, terlebih di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
“Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” ujar Fahri Hamzah.
Ia menilai, pembiaran terhadap praktik inkonstitusional justru dapat memperburuk kondisi negara yang saat ini tengah menghadapi tekanan situasi global. Karena itu, menurutnya, diperlukan komitmen bersama untuk tetap berpijak pada kesepakatan konstitusi sebagai landasan utama bernegara.
“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.
Lebih lanjut, Fahri mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan tidak terpusat pada presiden semata. Ia menegaskan adanya pembagian kekuasaan yang memungkinkan setiap lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban secara kolektif.
“Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, itu,” sambungnya.
Menurut Fahri, pandangan tersebut sejalan dengan semangat perjuangan para aktivis prodemokrasi pascareformasi yang telah berupaya membangun sistem demokrasi yang stabil. Ia mengingatkan agar pengalaman masa lalu tidak terulang kembali.
“Saya kira apa namanya, kawan-kawan itu sepakat itulah. Apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” ujarnya.
Dalam konteks situasi global, Fahri juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan introspeksi dan memperkuat persatuan. Ia menilai kondisi dunia saat ini menuntut solidaritas nasional, bukan konflik internal.
“Ya, tolong introspeksi jugalah ya. Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macam lah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, Fahri turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki berbagai kebocoran dan pemborosan yang selama ini terjadi.
“Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust lah. Kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana. Dan itu saja yang kita perlu perbaiki. Kan baik semua niat itu,” tandasnya.
Pernyataan Fahri Hamzah ini menjadi respons atas kritik yang berkembang di ruang publik. Ia menegaskan, menjaga konstitusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama seluruh komponen bangsa, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.
