Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan drastis demi menjamin keselamatan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 504 dapur penyedia layanan (SPBG) resmi ditutup secara permanen per 10 Agustus karena gagal mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
Penutupan massal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip zero tolerance (toleransi nol) yang dicanangkan BGN terhadap potensi kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa batas waktu kelengkapan dokumen sanitasi telah diberikan secara terukur. Dapur yang terbukti mengabaikan aspek kebersihan dasar langsung dieksekusi tanpa kompromi.
“Per tanggal 10 lalu, ada 504 dapur yang dilaporkan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan daerah ditutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi dan higienis. Ini urusan nyawa anak-anak kita, tidak bisa ditawar lagi,” tegas Sudaryono.
Saat ini, sekitar 3.000 dapur lain yang baru mendaftar tengah menjalani proses audit ketat oleh Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. BGN meminta para Kepala Daerah untuk membantu mempercepat proses sertifikasi ini tanpa mengurangi ketelitian kriteria kelayakan.
Selain penutupan dapur bermasalah, BGN memperketat sistem keamanan di tingkat sekolah dengan mewajibkan uji organoleptik (pemeriksaan fisik berupa bau, rasa, dan tekstur) oleh pihak guru atau pengelola sekolah sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Kami mengapresiasi kejelian sebuah SD di Kalimantan Barat yang melakukan uji organoleptik sebelum makanan dibagikan. Ketika ditemukan 8 porsi dalam kondisi rusak, seluruh pasokan hari itu langsung ditarik dan batal dikonsumsi. Prosedur penangkal ini yang wajib dijalankan di semua sekolah,” pukasnya.
