BABEL – Operasi gabungan aparat TNI, intelijen, dan penegak hukum berhasil membongkar upaya penyelundupan besar-besaran bijih timah ilegal di wilayah Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak sekitar 8 ton timah diamankan sebelum sempat dikirim ke luar negeri melalui jalur laut ilegal, Sabtu (20/6/2026).
Operasi senyap ini melibatkan kekuatan lintas sektor, mulai dari Satlap Tri Cakti, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Pusintelmar, Intel Korem 045/Garuda Jaya, Lanal Babel, hingga Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel). Kolaborasi ini disebut sebagai bagian dari operasi pengamanan sumber daya alam strategis yang kerap menjadi incaran jaringan penyelundupan.
Pengungkapan bermula dari informasi intelijen pada Jumat (19/6/2026) pukul 10.00 WIB terkait adanya pergerakan mencurigakan pengumpulan bijih timah di salah satu titik di wilayah Bangka.
Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan operasi pengintaian tertutup oleh tim gabungan. Sejumlah personel diterjunkan untuk memetakan lokasi, jalur distribusi, hingga dugaan titik keberangkatan barang melalui jalur laut.
“Tim melakukan pemantauan, penyelidikan, dan pendalaman lapangan secara intensif terhadap lokasi yang dicurigai sebagai titik konsolidasi barang,” ungkap sumber dalam operasi tersebut.
Penyergapan di Lapangan, 179 Kampil Timah Diamankan
Setelah dilakukan observasi ketat, tim gabungan melakukan penyergapan di lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan barang ilegal.
Dari hasil operasi, aparat berhasil mengamankan 179 kampil bijih timah dengan total berat sekitar 8 ton. Barang bukti diduga kuat telah disiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen resmi dan melanggar ketentuan ekspor mineral.
Seluruh barang bukti langsung disegel dan diamankan untuk mencegah upaya penghilangan barang serta kepentingan penyidikan lanjutan.
Berdasarkan estimasi awal aparat, penggagalan penyelundupan ini menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp7,4 miliar. Kerugian tersebut mencakup nilai komoditas, pajak, royalti, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya masuk melalui jalur resmi.
Aparat menilai praktik penyelundupan timah masih menjadi salah satu pola kejahatan ekonomi yang terorganisir dan memanfaatkan celah pengawasan di wilayah kepulauan.
Dari hasil pemetaan awal, jalur laut kembali menjadi modus utama dalam upaya penyelundupan komoditas mineral strategis. Wilayah pesisir Bangka disebut kerap dimanfaatkan jaringan tertentu untuk menghindari pengawasan darat.
Aparat menduga kuat adanya sistem distribusi terstruktur yang melibatkan pengumpul, pengangkut, hingga pihak yang menyiapkan jalur pengiriman ke luar negeri.
Saat ini, tim gabungan masih melakukan pendalaman untuk mengungkap aktor intelektual dan jaringan di balik penyelundupan tersebut. Pemeriksaan mencakup asal-usul timah, pemilik barang, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan lintas daerah.
“Seluruh barang bukti akan diproses sesuai ketentuan hukum dan berpotensi dirampas untuk negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” demikian penegasan aparat dalam keterangan operasi.
Aparat gabungan menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya pengamanan sumber daya alam strategis nasional yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menutup kebocoran komoditas tambang.
Sinergi TNI, intelijen, dan kejaksaan akan terus diperkuat untuk menekan praktik ilegal yang dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan ekonomi di sektor pertambangan.
Aparat juga mengingatkan bahwa setiap aktivitas perdagangan timah wajib melalui mekanisme legal sesuai aturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan diproses dengan pendekatan hukum pidana dan penindakan tegas di lapangan.
Masyarakat dan pelaku usaha diminta ikut berperan dalam pengawasan dengan melaporkan setiap dugaan aktivitas tambang ilegal, penampungan tanpa izin, hingga indikasi penyelundupan yang berpotensi merugikan negara.
Keberhasilan operasi ini menambah daftar penindakan terhadap penyelundupan komoditas strategis di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Aparat memastikan operasi serupa akan terus ditingkatkan dengan pola intelijen dan pengawasan laut yang lebih ketat guna memutus rantai distribusi ilegal dari hulu ke hilir.
