JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di tengah dorongan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaannya, terutama terkait ketimpangan distribusi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meski dinilai membawa dampak positif terhadap peningkatan asupan gizi masyarakat, efektivitas penyaluran program di daerah terpencil masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan infrastruktur dasar.
Di tengah kondisi tersebut, evaluasi program MBG dinilai tidak dapat ditunda. Tujuannya, memastikan manfaat program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam situasi keterbatasan akses pangan dan layanan dasar.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka, Don Muzakir, menegaskan bahwa penguatan program harus diarahkan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi dalam distribusi manfaat, bukan hanya daerah yang secara sistem sudah relatif siap.
“Evaluasi tetap penting, terutama untuk memperkuat pelaksanaan di daerah 3T. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar harus menjadi prioritas utama agar pemerataan gizi benar-benar tercapai,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan utama pelaksanaan MBG bukan hanya pada skala program, melainkan pada kesenjangan implementasi antarwilayah yang masih cukup lebar.
Selain aspek pemenuhan gizi, MBG juga mulai dipandang sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan. Rantai pasok program ini disebut melibatkan berbagai pelaku usaha kecil di tingkat lokal, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah.
Keterlibatan petani kecil, pedagang pasar, peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu dampak yang dinilai paling terasa, khususnya di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas.
“Banyak. Mulai dari petani kecil, pedagang pasar, peternak, hingga pelaku usaha lokal. Program ini tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi justru membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di daerah,” kata Don Muzakir.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa MBG tidak semata diposisikan sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas lokal.
Di sisi lain, MBG juga disebut memiliki dimensi sosial yang kuat karena berangkat dari kebutuhan masyarakat bawah. Dukungan terhadap program ini dinilai muncul secara organik dari kelompok penerima manfaat yang merasakan langsung dampaknya.
Di tengah munculnya kritik dan perdebatan publik, sebagian masyarakat justru menunjukkan dukungan sebagai bentuk harapan agar program tetap berlanjut.
“Menurut saya ini adalah gerakan dari hati rakyat. Ketika ada pihak yang mengkritik bahkan ingin menghentikan program, maka masyarakat yang merasakan manfaatnya merasa perlu menyuarakan dukungan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa MBG telah berkembang menjadi isu publik yang tidak hanya berada di ranah kebijakan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan emosi masyarakat penerima manfaat.
Ke depan, tantangan utama pelaksanaan MBG dinilai terletak pada konsistensi implementasi dan ketepatan sasaran. Pemerataan di wilayah 3T, penguatan rantai pasok lokal, serta efektivitas distribusi menjadi faktor penentu keberhasilan program dalam jangka panjang.
Tanpa evaluasi berkelanjutan, sejumlah pihak menilai potensi ketimpangan pelaksanaan masih berisiko terjadi, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dasar.
