Tinjau Keandalan Listrik Jatim, Tenaga Ahli Menteri ESDM Soroti Pengembangan EBT hingga Infrastruktur Kendaraan Listrik

SURABAYA – Penguatan keandalan pasokan listrik, percepatan transisi energi, hingga pemerataan elektrifikasi menjadi sejumlah isu strategis yang dibahas dalam kunjungan kerja Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, B.A. (Hons), MSc., ke PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Satya Hangga disambut General Manager PLN UID Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho, Senior Manager Perencanaan Imam Asrori, serta jajaran manajemen PLN lainnya. Agenda ini menjadi kesempatan untuk meninjau langsung pengelolaan sistem ketenagalistrikan di Jawa Timur sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang pengembangan sektor energi guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Sejumlah topik menjadi fokus pembahasan, mulai dari keandalan pasokan listrik, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pemerataan akses elektrifikasi, hingga kesiapan infrastruktur kendaraan listrik.

Sebagai salah satu wilayah dengan kebutuhan energi listrik terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki sekitar 14–15 juta pelanggan dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa. Kondisi tersebut menuntut kesiapan sistem ketenagalistrikan yang optimal untuk menopang aktivitas masyarakat, operasional industri, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam diskusi bersama jajaran PLN, Satya Hangga menggarisbawahi bahwa peningkatan kebutuhan listrik harus diimbangi dengan kesiapan seluruh infrastruktur ketenagalistrikan. Tidak hanya kapasitas pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi juga harus diperkuat agar mampu menjaga kontinuitas pasokan ketika terjadi gangguan.

“Jawa Timur memiliki kebutuhan listrik yang besar dan terus berkembang. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa ketersediaan pembangkit didukung oleh jaringan transmisi dan distribusi yang andal. Kemampuan sistem dalam mengantisipasi gangguan menjadi sama pentingnya dengan ketersediaan kapasitas pembangkit itu sendiri,” ujar Satya Hangga.

Sementara itu, Manager Operasi UP2D Jawa Timur, Ismanto, memaparkan sejumlah tantangan yang memengaruhi keandalan pasokan listrik. Salah satunya adalah penurunan produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) akibat fenomena El Niño yang berdampak terhadap ketersediaan air.

Di tengah kondisi tersebut, beban puncak sistem kelistrikan pada 2026 tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tantangan lainnya terdapat di wilayah Madura, terutama pada jaringan penghantar yang belum sepenuhnya mampu menyediakan alternatif pasokan ketika terjadi gangguan.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, General Manager PLN UID Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan bahwa penguatan infrastruktur jaringan membutuhkan sinergi dan dukungan dari berbagai instansi. Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi proses perizinan, pemberian kompensasi, hingga pelaksanaan rekonduktor.

“PLN terus berupaya meningkatkan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan. Namun, pelaksanaan penguatan jaringan di lapangan juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya dalam penyelesaian perizinan, kompensasi, dan rekonduktor. Koordinasi lintas instansi menjadi penting agar pengembangan jaringan dapat berjalan lebih efektif dan kontinuitas pasokan listrik tetap terjaga,” ujar Eric.

Pengembangan EBT dan Potensi PLTS 1.000 MW di Jawa Timur

Selain penguatan infrastruktur kelistrikan, pengembangan energi baru terbarukan menjadi agenda penting dalam kunjungan tersebut. Satya Hangga meminta penjelasan mengenai kontribusi EBT di Jawa Timur yang mencapai 284 MW, termasuk komposisi sumber pembangkit dan tingkat keandalan pasokannya dalam mendukung implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Senior Manager Perencanaan PLN UID Jawa Timur, Imam Asrori, menjelaskan bahwa kontribusi energi terbarukan di Jawa Timur saat ini masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air. Namun, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) diproyeksikan menjadi salah satu fokus ke depan.

PLN merencanakan alokasi kapasitas PLTS sebesar 1.000 MW di Jawa Timur sebagai bagian dari target pengembangan PLTS nasional sebesar 100 GWp. Beberapa wilayah yang memiliki potensi pengembangan antara lain Pasuruan, kawasan Sungai Brantas, Banyuwangi, dan Madura.

Selain PLTS, pengembangan energi panas bumi juga menunjukkan kemajuan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen yang telah beroperasi sejak Februari 2025 dengan kapasitas awal sebesar 35 MW.

Satya Hangga menilai bahwa peningkatan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan harus disertai dengan perencanaan sistem yang matang. Kesiapan jaringan dan karakteristik masing-masing sumber energi menjadi faktor penting agar penambahan kapasitas EBT tidak mengurangi keandalan sistem kelistrikan.

“Transisi energi tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan kapasitas pembangkit. Kita juga perlu memastikan kesiapan jaringan, keandalan pasokan, dan kemampuan sistem dalam mengelola karakteristik energi terbarukan. Dengan demikian, peningkatan kontribusi energi bersih dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketahanan pasokan listrik,” jelasnya.

Pemerataan Elektrifikasi Masih Menjadi Tantangan di Wilayah Kepulauan

Persoalan pemerataan akses listrik turut menjadi perhatian dalam pembahasan, terutama untuk wilayah kepulauan Madura. Berdasarkan paparan PLN, rasio elektrifikasi Kabupaten Sumenep telah mencapai sekitar 98 persen. Meski demikian, Desa Masalima masih menjadi salah satu wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik.

Keterbatasan kapasitas pembangkit dan infrastruktur di sejumlah pulau juga menjadi kendala tersendiri. Kondisi tersebut membuat pengoperasian listrik di beberapa wilayah masih membutuhkan pengaturan beban agar pasokan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menanggapi kondisi itu, Satya Hangga menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan elektrifikasi tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah sambungan listrik yang tersedia. Kualitas pelayanan dan keberlanjutan akses listrik bagi masyarakat juga perlu menjadi indikator penting.

“Pemerataan akses listrik harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan ketenagalistrikan. Capaian rasio elektrifikasi perlu dilihat bersama dengan kondisi pelayanan di lapangan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pasokan listrik,” ungkapnya.

Tinjau Pengendalian Distribusi dan Perkembangan SPKLU

Setelah melakukan pertemuan dengan jajaran manajemen PLN UID Jawa Timur, rombongan melanjutkan kunjungan ke PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jawa Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme pengaturan dan pengendalian sistem distribusi listrik, termasuk pemanfaatan teknologi pemantauan dalam menjaga kontinuitas pasokan kepada pelanggan.

Agenda berikutnya dilaksanakan di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN UP3 Surabaya Selatan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau perkembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang terus diperluas di Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 56 unit SPKLU di Surabaya dan 347 unit di seluruh Jawa Timur yang tersebar di 92 lokasi. Peningkatan infrastruktur tersebut sejalan dengan pertumbuhan transaksi pengisian daya yang tercatat meningkat sekitar 3–3,5 kali lipat.

Manager PLN UP3 Surabaya Selatan, Hendri, menyampaikan bahwa PLN terus memperluas jaringan SPKLU untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penambahan fasilitas menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

PLN menargetkan pembangunan fasilitas SPKLU di 17 lokasi dengan total 62 konektor pengisian daya. Selain itu, terdapat rencana penambahan 54 unit mesin SPKLU fast charging. Khusus di jalur tol Jawa Timur, pengembangan fasilitas pengisian daya diarahkan agar tersedia dengan jarak antarlokasi sekitar 50 kilometer.

Perluasan infrastruktur tersebut juga membuka kesempatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui berbagai skema investasi. Kerja sama dapat mencakup penyediaan fasilitas pengisian kendaraan listrik di kawasan perumahan maupun pusat perbelanjaan.

Untuk meningkatkan kesiapan layanan, PLN turut menyediakan SPKLU mobile dan SPKLU emergency sebagai fasilitas pendukung apabila terjadi gangguan pada unit pengisian daya reguler.

Dalam diskusi mengenai perkembangan ekosistem kendaraan listrik, Satya Hangga turut menekankan pentingnya pengukuran manfaat lingkungan dari penggunaan kendaraan listrik, khususnya dalam hal pengurangan emisi karbon.

Menurutnya, besaran pengurangan emisi tidak hanya ditentukan oleh teknologi kendaraan, tetapi juga dipengaruhi sumber energi listrik yang digunakan untuk pengisian baterai. Dengan bauran energi pembangkitan yang masih didominasi energi fosil, diperlukan kajian menyeluruh untuk mengetahui dampak pengurangan emisi secara aktual.

“Pengembangan kendaraan listrik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kontribusi energi bersih dalam sistem pembangkitan. Manfaat pengurangan emisi tidak hanya ditentukan oleh teknologi kendaraan, tetapi juga oleh sumber listrik yang digunakan. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya transisi energi secara menyeluruh,” tegas Satya Hangga.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan semakin kuat dalam mengatasi berbagai tantangan ketenagalistrikan di Jawa Timur.

Penguatan jaringan transmisi dan distribusi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, pemerataan akses elektrifikasi, serta perluasan infrastruktur kendaraan listrik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun sistem energi yang andal, berkelanjutan, dan tangguh.

Langkah tersebut tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional.