GARUT – Warga setempat mengungkap keterlibatan masyarakat dalam proses pemusnahan amunisi yang menewaskan 13 orang di Garut, dengan menyebut bahwa sejumlah “orang pilihan” berpengalaman sengaja dilibatkan dalam kegiatan berbahaya tersebut.
Kronologi Ledakan yang Merenggut Nyawa
Peristiwa bermula sekitar pukul 09.30 WIB saat Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Peralatan TNI AD melakukan pemusnahan amunisi tak layak pakai di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut. Lokasi ini, yang terletak jauh dari permukiman warga dan berdekatan dengan pantai, dikenal sebagai tempat rutin untuk kegiatan serupa.
Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, proses awal pemusnahan berjalan lancar. Dua sumur peledakan yang berisi amunisi berhasil diledakkan tanpa kendala. Namun, malapetaka terjadi saat tim menyusun detonator untuk dimusnahkan di lubang terpisah.
“Secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia,” ujar Wahyu.
Keterlibatan Warga: Fakta atau Salah Paham?
Warga setempat mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemusnahan amunisi bukanlah hal baru. Mereka menyebutkan bahwa pihak TNI kerap melibatkan “orang-orang pilihan” yang dianggap berpengalaman untuk membantu atau berada di sekitar lokasi. Namun, keterlibatan ini menjadi sorotan karena diduga berkontribusi pada tingginya jumlah korban sipil.
“Diduga ada ledakan kedua saat sejumlah warga sipil merapat ke lokasi pemusnahan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi
Ia menambahkan, warga biasanya mendekat untuk mengumpulkan serpihan logam seperti tembaga atau besi dari granat dan mortir yang dianggap bernilai jual.
Sebagian besar korban sipil tewas karena berada di lokasi untuk mengambil selongsong amunisi bekas. Diduga, sebuah detonator yang belum meledak menjadi pemicu ledakan fatal saat warga mulai berkerumun.
TNI Investigasi dan Janji Perbaikan
TNI AD kini tengah menyelidiki mengapa warga sipil bisa berada di zona berbahaya tersebut.
“Ini yang sedang diselidiki ya, ini masuk dalam materi penyelidikan,” tegas Brigjen Wahyu Yudhayana.
Lokasi peledakan yang berada di kawasan steril dan jauh dari permukiman seharusnya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.
Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi.
“Ini adalah tragedi nasional yang harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemusnahan amunisi oleh TNI,” katanya
Ia menekankan pentingnya pengamanan area dan transparansi dalam penyelidikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Sementara itu, Mayor Jenderal (Purn) Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I DPR lainnya, menyebut adanya “kesalahan prosedur” dalam pengamanan lokasi.
“Prosedurnya masyarakat tidak boleh masuk ke zona berbahaya, zona merah,” ujarnya
Harapan Warga dan Duka yang Mendalam
Keluarga korban masih diliputi kesedihan. Dedi Duha, salah satu kerabat korban, mengungkapkan kepanikannya saat mengetahui saudaranya menjadi korban.
“Ada 13 korban, kronologinya belum tahu ya, kami masih panik, mohon doa saja untuk Kang Rush, semoga khusnul khatimah,” tuturnya
Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk untuk identifikasi dan autopsi. Dinas Kesehatan Jawa Barat memastikan bahwa petugas masih menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada korban tambahan.
Langkah ke Depan: Belajar dari Tragedi
Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya SOP yang ketat dalam menangani bahan berbahaya. Warga berharap pihak TNI dapat lebih memperketat pengamanan dan memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sekitar agar kejadian serupa tidak terulang.
TNI AD menyampaikan belasungkawa mendalam dan berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ungkap Wahyu.
Dengan sorotan tajam dari publik dan DPR, insiden ini diharapkan menjadi titik balik untuk perbaikan sistemik dalam prosedur pemusnahan amunisi, demi menjamin keselamatan prajurit dan masyarakat.
