JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun hingga akhir September 2026 atau 69,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seiring percepatan penyerapan anggaran yang diklaim tetap terkendali.
Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, realisasi tersebut tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
“Belanja negara meningkat 19 persen, telah keluar Rp2.660,5 triliun, sekitar 69 persen dari target APBN. Tiga perempat tahun telah direalisasikan 69,2 persen,” kata Suahasil.
Defisit APBN Tercatat Rp319 Triliun
Di tengah peningkatan belanja, pendapatan negara hingga September 2026 tercatat Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 25,5 persen.
Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan defisit APBN mencapai Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil menegaskan, defisit bukan otomatis menandakan kondisi keuangan negara bermasalah karena APBN memang disusun dengan memperhitungkan defisit sebagai bagian dari kebijakan fiskal.
Pemerintah menilai pelaksanaan anggaran hingga September masih sesuai rencana, terutama karena penyerapan belanja berlangsung lebih cepat dibandingkan tahun lalu.
“Ini sehat. On track karena biasanya memang kalau tahun lalu, per 30 September baru belanja 61,7 persen. Tahun ini kita sudah belanja 69,2 persen, kita ada percepatan belanja,” kata Suahasil.
Pemerintah Hindari Penumpukan Anggaran di Akhir Tahun
Percepatan realisasi belanja dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran.
Dengan penyaluran yang lebih merata, pemerintah berharap manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat melalui berbagai program pelayanan publik dan pembangunan.
“Ada percepatan belanja. Dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth,” ujarnya.
“Kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” imbuh Suahasil.
Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh 29,6 Persen
Dari total belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu, meningkat 29,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontributor terbesar berasal dari belanja kementerian dan lembaga yang mencapai Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari alokasi anggaran.
Belanja pemerintah pusat mencakup pembayaran pegawai, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS, pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan, bantuan sosial, subsidi, kompensasi, serta program pendidikan dan kesehatan.
Suahasil menilai penyerapan anggaran pemerintah pusat masih berada pada tingkat yang wajar, meskipun realisasinya diperkirakan meningkat menjelang November dan Desember 2026.
“Total belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Karena tiga perempat tahun, 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat,” kata Menkeu.
Pendapatan Negara Tumbuh 25,5 Persen
Dari sisi penerimaan, pemerintah telah mengumpulkan Rp2.341,5 triliun hingga September 2026, setara 74,2 persen dari target APBN.
“Pendapatan negara secara total tumbuh 25,5 persen, dan belanja negara meningkat 19 persen,” ujar Suahasil.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp221,3 triliun.
Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai juga menguat dari 7,1 persen pada tahun lalu menjadi 8,5 persen hingga September 2026.
Transfer ke Daerah Tembus Rp599,2 Triliun
Penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi awal APBN sebesar Rp693 triliun.
Pemerintah memperkirakan alokasi transfer ke daerah meningkat menjadi sekitar Rp727 triliun setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan, termasuk pendanaan untuk penanganan bencana alam.
Penyaluran dana tersebut masih berlanjut pada Oktober hingga Desember 2026 untuk mendukung kebutuhan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat.
Transfer umum antara lain digunakan untuk membayar gaji, mendukung pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun transfer khusus dialokasikan untuk bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan kesetaraan, operasional PAUD, tunjangan guru, rumah sakit umum daerah, serta kebutuhan pegawai daerah.
Pemerintah juga melanjutkan penyaluran dana desa dan dana insentif untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di daerah.
Kinerja APBN Menjadi Perhatian hingga Akhir 2026
Perkembangan APBN hingga September menunjukkan pendapatan negara tumbuh lebih cepat daripada belanja, sementara realisasi pengeluaran pemerintah meningkat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Meski demikian, perkembangan defisit dan kemampuan memenuhi target penerimaan tetap menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan fiskal hingga akhir tahun.
Pemerintah masih perlu memastikan percepatan belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga agar pelaksanaan APBN tetap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan keuangan negara.***
