JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungannya terhadap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan uang pensiun bagi anggota legislatif.
Pernyataan ini disampaikan di tengah diskusi publik yang semakin memanas soal reformasi sistem pensiun pejabat negara, yang dianggap membebani anggaran negara.
Gugatan tersebut, yang diajukkan oleh sejumlah pihak sipil, menargetkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta amandemennya.
Para penggugat meminta MK membatalkan ketentuan uang pensiun seumur hidup untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan efisiensi fiskal di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi.
Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menegaskan komitmennya untuk mendukung keputusan lembaga yudikatif. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025), “Apa pun kita ikut.” Katanya.
Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran pensiun untuk mantan anggota DPR RI saja mencapai Rp 1,2 triliun pada 2024, naik 15% dari tahun sebelumnya. Kritikus menyebut sistem ini sebagai “warisan kolonial” yang tak lagi relevan, sementara pendukungnya berargumen bahwa pensiun diperlukan untuk menjaga independensi legislator pasca-masa jabatan.
Gugatan ini bukan yang pertama. Pada 2023, MK pernah menolak tuntutan serupa karena kurangnya dasar hukum yang kuat, tapi putusan terbaru diharapkan lebih progresif mengingat desakan reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto. Pengamat hukum seperti Yance Arizona dari Universitas Gadjah Mada menilai, “Keputusan MK bisa jadi momentum untuk membersihkan anggaran negara dari beban tak perlu.”
Hingga kini, MK belum menetapkan jadwal sidang, tapi para penggugat optimis berdasarkan tren putusan sebelumnya terkait isu korupsi dan transparansi. Respons Dasco ini diharapkan memicu dialog lebih luas di kalangan elite politik, termasuk fraksi-fraksi di DPR yang selama ini enggan membahas topik sensitif ini.
Dukungan dari pimpinan DPR seperti Dasco bisa menjadi pembuka jalan bagi legislasi baru, misalnya revisi UU ASN yang sedang digodok. Bagi masyarakat, isu ini relevan dengan upaya mengurangi defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai 2,8% dari PDB tahun depan.
Para netizen di media sosial ramai membahas pernyataan Dasco, dengan hashtag #HapusPensiunLegislatif mendadak trending. Banyak yang memuji sikapnya sebagai langkah maju, meski skeptis terhadap implementasinya.
