JAKARTA – Papua kembali jadi sorotan nasional setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) secara terbuka menyatakan kesediaan mereka untuk memulai perundingan damai dengan pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Seruan ini disampaikan langsung oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (11/7/2025).
Permintaan dialog damai tersebut disampaikan dengan harapan menghentikan konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari enam dekade di Tanah Papua.
TPNPB-OPM juga mendesak agar Presiden Prabowo segera membentuk tim perunding khusus untuk memulai proses rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak.
“TPNPB-OPM mengimbau kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming, dan semua pemerintahan di Indonesia, bahwa TPNPB-OPM bersedia melakukan perundingan dan mengakhiri peperangan di atas Tanah Papua,” kata Sebby seperti dikutip dari Republika.
Konflik berkepanjangan di Papua telah menyebabkan dampak kemanusiaan yang besar.
Menurut data TPNPB-OPM, hingga kini sedikitnya 97 ribu warga sipil terpaksa mengungsi karena ketidakamanan yang terjadi akibat konfrontasi bersenjata antara kelompok separatis dan aparat keamanan TNI-Polri.
Sebby mengungkapkan bahwa upaya damai adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan masyarakat Papua.
Dengan perundingan, warga diharapkan bisa kembali ke kampung halaman mereka dengan rasa aman dan mendapatkan bantuan kemanusiaan yang layak.
Sebby menegaskan, “Tujuan perundingan tersebut ialah demi kemanusiaan sehingga lebih dari 97 ribu warga sipil yang selama ini menjadi korban konflik bersenjata di Tanah Papua bisa kembali dan mendapatkan bantuan.”
Lebih lanjut, TPNPB-OPM menekankan pentingnya kehadiran pihak ketiga dalam proses ini.
Mereka meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau lembaga internasional netral lainnya menjadi mediator resmi dalam setiap tahapan dialog.
“Jika Presiden Prabowo bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami (TPNPB-OPM) maka harus difasilitasi oleh PBB ataupun oleh lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia, atau pun sebuah negara yang netral,” lanjut Sebby.
Sebby juga menyampaikan bahwa perundingan ini diharapkan bisa menjadi jalan keluar final untuk menyudahi ketegangan panjang selama 63 tahun antara Papua dan pemerintah pusat.
“Perundingan untuk kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Indonesia, baik dari Istana maupun aparat keamanan TNI-Polri, menanggapi tawaran tersebut.
Meski demikian, harapan publik agar segera ada solusi damai terus bergema, terutama dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang mendambakan stabilitas dan kemanusiaan di wilayah timur Indonesia itu.***
