JAKARTA — Pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman meski terjadi penarikan sejumlah produk beras fortifikasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pengelolaan stok, distribusi beras, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Data per 18 September 2026 menunjukkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di kisaran 4,6 juta ton.
Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, sekitar 2,3 juta ton CBP telah disalurkan melalui berbagai program intervensi pemerintah.
Pemerintah kini memproses tambahan kuantum SPHP beras sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat pasokan di sejumlah wilayah.
Distribusi tambahan SPHP akan diarahkan terutama ke daerah yang menghadapi tekanan harga maupun keterbatasan pasokan beras.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran stok beras premium.
Jaringan ritel modern menjadi salah satu sasaran utama distribusi agar pasokan beras premium lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Beras premium kami minta Bulog optimalkan men-supply, karena stoknya banyak. Itu ke toko-toko ritel modern, itu segera di-supply,” ujar Amran dalam rilis resmi Bapanas, Minggu (20/9/2026).
Penguatan stok tersebut dilakukan bersamaan dengan pengawasan terhadap mutu dan peredaran beras yang beredar di pasar.
Pemeriksaan pemerintah menemukan dugaan perubahan beras premium menjadi produk yang kemudian dipasarkan dengan label beras fortifikasi.
Bapanas selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah produk untuk memastikan kesesuaian mutu dan kandungannya.
Hasil pemeriksaan menjadi salah satu dasar tindakan pengawasan terhadap produk yang diduga tidak sesuai ketentuan pada label.
Bapanas mencatat terdapat 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi dan diduga tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Produk tersebut disebut tidak memenuhi ketentuan SNI 9314:2024 mengenai kernel beras fortifikan serta SNI 9372:2025 tentang beras fortifikasi.
Sebanyak 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar telah menerima surat peringatan dari OKKPD bersama Bapanas.
Hingga pekan pertama September 2026, seluruh 25 merek tersebut terpantau telah menghentikan kegiatan produksinya.
Di sisi distribusi, Bapanas terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan stok dan SPHP menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti mengatakan pemerataan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan.
“Tentunya penugasan Bulog untuk pemerataan distribusi stok dan program SPHP, terutama ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan.”
“Kami terus berkoordinasi dengan Bulog untuk intervensi SPHP ke daerah yang teridentifikasi harga tinggi,” ujar Yusra.
Pemerintah juga mempertahankan CBP sebagai penyangga menghadapi risiko gangguan produksi, termasuk potensi dampak El Nino.
Dengan strategi tersebut, penguatan stok, distribusi SPHP, dan pengawasan mutu berjalan secara bersamaan untuk menjaga kebutuhan beras masyarakat.***
