JAKARTA – Upaya sigap dari tim gabungan berhasil mengakhiri lahan terbakar yang melahap lebih dari 40 hektare di Sumatra Selatan.
Empat kabupaten terdampak kini dalam kondisi terkendali usai dilakukan penyiraman darat secara intensif sepanjang pekan ini.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam wilayah Sumatra Selatan, dengan total area terdampak mencapai 43,08 hektare.
Api meluas di kawasan lahan mineral yang tersebar di empat kabupaten, yakni Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Ilir, serta Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Penanganan cepat dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran, terutama pada puncak musim kemarau.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa respons cepat dilakukan oleh gabungan personel dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut, hingga relawan lokal.
Penyisiran titik api dilakukan melalui jalur darat dengan penyemprotan air, menyasar lokasi dengan potensi api paling aktif.
“Kebakaran di Sumatra Selatan itu melanda Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Ilir. Dan PALI (Penukal Abab Lematang Ilir),” kata Abdul Muhari, Jumat (25/7/2025).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel, sejak awal tahun hingga 22 Juli 2025 tercatat sebanyak 2.543 titik panas (hotspot) muncul di wilayah tersebut.
Meski angka ini masih bisa berubah, pemantauan aktif terus dilakukan untuk mencegah kebakaran lanjutan.
Tak hanya di Sumsel, BNPB juga memperluas pemantauan ke wilayah lain yang rawan karhutla, termasuk sejumlah provinsi di Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga sebagian wilayah di Jawa.
Koordinasi lintas lembaga ditingkatkan demi mempercepat deteksi dini dan tanggap darurat.
“Kami mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Serta mendorong langkah pencegahan dini untuk menekan risiko karhutla,” ucap Abdul Muhari.
Langkah preventif dan responsif menjadi kunci utama dalam menanggulangi karhutla, terlebih menjelang potensi kemarau panjang yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun.
BNPB juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mencegah bencana ekologis lebih lanjut.***
