JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan dana hampir Rp4 triliun untuk mengatasi persoalan banjir di ibu kota dalam jangka panjang. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono, dalam rapat terbatas yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Jumat (11/7/2025).
“Kami telah memutuskan untuk mengatasi banjir tidak hanya dengan solusi jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir Rp4 triliun,” kata Pramono. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian pompa, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, serta berbagai langkah lainnya.
Pramono menegaskan bahwa mengatasi banjir di Jakarta bukanlah tugas mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Proses ini akan dijalankan Pemprov DKI Jakarta selama dua tahun ke depan. “Ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Normalisasi Sungai Ciliwung akan kami kerjakan,” tambahnya.
Pelebaran Sungai dan Penertiban Hunian Tak Layak
Untuk menghindari banjir lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta juga berencana melakukan penertiban terhadap hunian-hunian yang tidak layak huni. Hal ini dilakukan agar pelebaran sungai dapat dilakukan dengan efektif untuk mengurangi risiko banjir.
“Suka tidak suka, kami akan pindahkan hunian-hunian yang memang bukan tempat tinggal yang layak. Kami akan menyiapkan tempat tinggal yang baru untuk mereka,” ujar Pramono, menambahkan bahwa proses ini akan dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa kekerasan.
Banjir Kembali Menerjang Jakarta
Pada awal bulan Juli 2025, Jakarta kembali diterjang banjir yang menggenangi ratusan titik dan memaksa hampir seribu warga mengungsi. Pramono pun menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jakarta atas kejadian tersebut.
“Terkadang kita memang tidak bisa melawan banjir sepenuhnya, tetapi kami berupaya untuk mengalihkan dan menyalurkan air agar tidak berdampak buruk pada masyarakat,” ujar Pramono.
Upaya Pemprov DKI Jakarta
Sebagai upaya untuk mengatasi banjir, Pemprov DKI Jakarta telah memaksimalkan penggunaan pompa, melakukan pengerukan kali, dan membangun tanggul untuk mitigasi rob. Selain itu, program normalisasi Kali Ciliwung juga telah dimulai.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin mengatakan bahwa pembayaran kepada warga yang terkena dampak normalisasi akan segera diselesaikan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Kami targetkan bulan depan sudah melakukan pembayaran, dan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pekerjaan fisik,” ujar Ika.
Dengan berbagai upaya yang sedang dilaksanakan, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengurangi dampak banjir dan mempersiapkan Jakarta untuk menghadapinya di masa depan.
