WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa keputusan untuk menduduki seluruh wilayah Gaza sepenuhnya berada di tangan Israel. Pernyataan ini menunjukkan sikap Washington yang tidak akan menghalangi Tel Aviv untuk menguasai seluruh wilayah Palestina.
“Soal sisanya, saya tidak bisa bicara banyak. Itu sepenuhnya keputusan Israel,” ujar Trump saat dimintai tanggapan terkait laporan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk mengambil alih sepenuhnya wilayah Gaza, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (5/8/2025) waktu setempat.
Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel dan secara rutin menggelontorkan bantuan miliaran dolar setiap tahun. Dukungan ini tetap berjalan meskipun Israel diketahui terus mendorong warga Palestina ke zona sempit yang tersisa di Gaza, dengan sekitar 86 persen wilayahnya dikategorikan sebagai zona militer.
Krisis Sipil dan Nasib Para Sandera
Rencana ekspansi operasi militer ke seluruh Gaza memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya korban sipil Palestina, yang sejak lama berada di bawah tekanan blokade dan serangan militer Israel. Selain itu, keselamatan para sandera Israel yang masih berada di tangan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya juga turut menjadi sorotan.
Peringatan PBB dan Status Hukum Gaza
Dalam forum Dewan Keamanan PBB yang digelar Selasa di New York, Asisten Sekjen PBB Miroslav Jenca menyampaikan peringatan keras terkait kemungkinan pendudukan penuh oleh Israel.
“Hukum internasional sangat jelas. Gaza adalah, dan harus tetap, bagian integral dari masa depan negara Palestina,” tegas Jenca.
Walaupun Israel menarik mundur pasukan dan pemukimnya dari Jalur Gaza pada 2005, wilayah tersebut secara hukum masih dianggap berada dalam status pendudukan. Israel tetap mengendalikan akses udara, laut, dan perbatasan wilayah tersebut.
Sejak pecahnya konflik terbaru pada 2023, sejumlah tokoh dari partai sayap kanan Israel gencar mendorong agar militer dan pemukim kembali hadir di Gaza.
Kelaparan dan Akses Bantuan yang Terbatas
Rencana pendudukan penuh mencuat di tengah situasi krisis kemanusiaan akut di Gaza, terutama setelah laporan ekspansi operasi militer terbaru. Sejak Maret, Israel hampir sepenuhnya menutup akses masuk bantuan kemanusiaan.
Saat ini, satu-satunya distribusi bantuan dijalankan oleh Lembaga Kemanusiaan Gaza (GHF), yang dibentuk oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Namun, operasi ini menuai kritik tajam karena banyak warga yang dilaporkan ditembak saat mencoba mendekati titik distribusi yang dikelilingi zona militer.
Meski Israel mulai mengizinkan masuknya beberapa truk bantuan dan pengiriman bantuan udara dalam beberapa hari terakhir, jumlahnya dinilai masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari dua juta penduduk Gaza.
Pasukan Israel juga dituduh menembaki warga yang berusaha mendekati truk bantuan di luar zona distribusi resmi, khususnya di wilayah Gaza utara.
