BOGOR – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan delapan kebijakan strategis untuk mempercepat akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, menyederhanakan birokrasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan.
“Saudara-saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi. Motor dari pembangunan ekonomi,” ujar Prabowo dalam acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP dan Serah Terima Kunci di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Presiden menegaskan ambisi besar pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat. “Karena itu, kami kasih target yang sangat tinggi yaitu 3 juta rumah. Target itu selalu tinggi, target itu memang harus kita kejar, harus kita capai, saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang,” tegasnya.
Berikut adalah delapan kebijakan unggulan pemerintah Prabowo untuk sektor perumahan yang diharapkan menjadi game-changer:
1. BPHTB Gratis untuk MBR
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya 5% kini dihapuskan untuk pembeli rumah pertama dari kalangan MBR. Menteri Maruarar menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk mendukung masyarakat kecil.
2. PBG Gratis dengan Proses 10 Hari
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengganti IMB, kini gratis untuk rumah subsidi. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari dipangkas menjadi hanya 10 hari, mempercepat pembangunan hunian.
3. PPN Ditanggung Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp2 miliar kini ditanggung pemerintah, sehingga harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
4. Pelonggaran GWM dan Kuota FLPP Naik
Bank Indonesia diminta menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4% untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga dinaikkan dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun.
5. Dorong Swasta dalam BSPS
Pemerintah menggandeng sektor swasta untuk mendukung Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni guna mengurangi backlog perumahan.
6. Kredit Perumahan Terpadu
Melalui koordinasi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga seperti Danantara, pemerintah membuka akses kredit perumahan yang lebih fleksibel untuk memperluas pembiayaan.
7. FLPP dari Bank Swasta
Selain bank BUMN, bank swasta kini juga menyalurkan FLPP untuk MBR, mempercepat distribusi pembiayaan rumah ke seluruh wilayah Indonesia.
8. FLPP untuk Pekerja Informal
Program FLPP diperluas untuk pekerja seperti asisten rumah tangga, guru, buruh pabrik, hingga pekerja informal, memastikan lebih banyak lapisan masyarakat memiliki akses kepemilikan rumah.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi melalui sektor properti. Dengan target ambisius 3 juta rumah, pemerintah Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
