Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot dua pejabat eselon II dan III Kementerian Pertanian yang terbukti menyewakan 300 hektar lahan negara kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).
Amran langsung menyerahkan surat keputusan pencopotan di lapangan setelah menemukan hanya satu hektar dari 300 hektar lahan percobaan yang dikelola dengan baik, sementara 299 hektar lainnya disewakan untuk keperluan pribadi. “Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,” tegas Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP.
Ultimatum Tiga Bulan
Mentan memberikan ultimatum tiga bulan agar lahan yang disewakan kembali dikelola dan membuahkan hasil. “Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” katanya.
Amran menegaskan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. “Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik daripada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh,” ujarnya.
Menurut Amran, hasil produksi BRMP nantinya harus dibagikan secara gratis kepada masyarakat. “Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan,” katanya.
Penegakan Disiplin
Pencopotan ini merupakan bagian dari komitmen Amran membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. “Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,” tegasnya.
Meski menegakkan disiplin dengan keras, Amran juga menyampaikan apresiasi atas capaian sektor pertanian yang berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun. “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” pungkas Amran.
