TEHERAN, IRAN – Otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet nasional secara total sejak Kamis, 8 Januari 2026. Langkah ini diduga bertujuan menyembunyikan eskalasi kekerasan terhadap demonstran di tengah gelombang protes massal yang telah memasuki hari ke-13.
Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran internasional akan terjadinya pembantaian massal. Laporan terbaru menyebut sedikitnya 51 orang tewas, termasuk sembilan anak di bawah usia 18 tahun. Ratusan lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan pasukan keamanan.
Kelompok pemantau independen NetBlocks yang berbasis di London mengonfirmasi pemadaman tersebut melalui unggahan di platform X.
“Metrik waktu nyata menunjukkan Iran kini berada di tengah pemadaman internet di seluruh negeri,” tulis NetBlocks, seperti dikutip dari berbagai sumber media pada Jumat, 9 Januari 2026.
Data menunjukkan tingkat konektivitas nasional anjlok hingga 99 persen dari kondisi normal. Gangguan juga melumpuhkan layanan telepon seluler dan panggilan internasional, sehingga menyulitkan penyebaran bukti kekerasan dari dalam negeri.
Pemadaman ini dinilai sebagai yang terburuk dalam sejarah Iran, melampaui insiden serupa pada 2019 yang menewaskan ratusan demonstran. Pakar keamanan siber Amin Sabeti menyebutnya sebagai eskalasi represif digital untuk mencegah koordinasi protes dan perekaman kekerasan negara.
“Ini adalah pemadaman internet paling ekstrem yang pernah ada,” ujar Sabeti kepada Iran International. Menurutnya, taktik tersebut memberi perlindungan bagi pasukan keamanan untuk bertindak tanpa pengawasan global.
Eskalasi Protes, Dari Krisis Ekonomi hingga Tuntutan Penggulingan Rezim
Aksi protes pecah pada 28 Desember 2025 di Grand Bazaar Teheran, dipicu anjloknya nilai rial Iran ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Kondisi itu diperparah oleh inflasi tinggi dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Protes dengan cepat meluas ke 173 kota di 31 provinsi dan berkembang menjadi tuntutan penggulingan rezim Islamis. Slogan seperti “Mati untuk Diktator” dan “Mati untuk Republik Islam” menggema di berbagai daerah.
Sejumlah video yang berhasil bocor memperlihatkan demonstran membakar gedung pemerintahan dan fasilitas keamanan di Teheran, Shiraz, dan Karaj. Namun, akses informasi sangat terbatas akibat pemadaman internet nasional.
Organisasi hak asasi manusia, termasuk Iran Human Rights (IHR) dan Center for Human Rights in Iran (CHRI), melaporkan jumlah korban tewas meningkat dari 38 menjadi 51 orang per 9 Januari 2026. Mereka memperingatkan bahwa angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena banyak kasus tidak terlaporkan.
Amnesty International mengecam pemadaman tersebut sebagai upaya sistematis untuk menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia. “Pemadaman internet ini menutupi pelanggaran HAM serius dan berpotensi kejahatan internasional,” ujar Rebecca White, peneliti Amnesty International’s Security Lab.
Hingga kini, otoritas Iran belum merilis data resmi terkait jumlah korban atau durasi pemadaman. Kementerian Informasi dan Teknologi Komunikasi hanya menyatakan kebijakan itu diambil “oleh otoritas keamanan yang berwenang sesuai dengan situasi saat ini.”
Respons Internasional: Peringatan Trump dan Harapan Starlink
Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan pada Jumat dengan menyebut Iran “dalam masalah besar” dan menyatakan AS siap merespons keras jika terjadi kekerasan massal.
Pernyataan tersebut menyusul tudingan Teheran bahwa Washington melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran. Melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri, Iran menuduh Amerika Serikat “menyimpan permusuhan terhadap rakyat Iran” dan mengecam kebijakan Washington yang dianggap menyesatkan.
Di sisi lain, harapan muncul dari teknologi satelit Starlink milik Elon Musk yang diklaim mampu menembus sensor internet berkat orbit rendahnya. Aktivis melaporkan sejumlah video protes masih berhasil keluar melalui akses terbatas ini, meski aparat Iran gencar memburu perangkat terminal darat.
“Ketika pemerintah mematikan internet untuk membungkam protes, Starlink menjadi garis hidup yang menjaga kebenaran tetap hidup,” tulis jurnalis Masih Alinejad di platform X.
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi hak asasi manusia, mendesak Iran segera memulihkan akses internet. Mereka menilai langkah itu krusial untuk melindungi hak warga atas informasi dan mencegah kekerasan lebih lanjut.
Situasi di Iran terus dipantau secara ketat, dengan kekhawatiran bahwa aksi protes pada Sabtu malam, 10 Januari 2026, dapat kembali memicu jatuhnya korban di balik kegelapan digital.
