JAKARTA – Pemerintah Iran mengklaim situasi keamanan nasional mulai terkendali setelah aksi protes antipemerintah mereda, dengan sedikitnya 3.000 orang dilaporkan ditangkap selama beberapa pekan terakhir.
Melansir laporan Al Jazeera, pantauan pada Jumat, 16 Januari 2026, menunjukkan jalan-jalan utama di Teheran dan sejumlah kota besar lain relatif tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Meski ketegangan di ruang publik menurun, aparat keamanan masih berjaga ketat di berbagai titik strategis untuk mencegah potensi gelombang protes lanjutan.
Di tengah kondisi yang diklaim stabil, akses internet nasional di Iran masih hampir sepenuhnya terputus, dilansir dari Al Jazeera.
Pemadaman internet secara nasional telah berlangsung selama delapan hari sejak diberlakukan pada puncak aksi protes pekan lalu.
Kebijakan pemutusan jaringan tersebut membuat warga kesulitan berkomunikasi, mengakses informasi, dan memverifikasi kondisi di lapangan.
Aksi protes yang meluas sejak akhir Desember dipicu oleh lonjakan inflasi tajam dan melemahnya nilai mata uang lokal yang menekan daya beli masyarakat.
Pemerintah Iran merespons demonstrasi dengan pendekatan represif, sementara para pemimpin negara menyebut para demonstran sebagai perusuh.
Kelompok hak asasi manusia melaporkan lebih dari 1.000 demonstran meninggal dunia sejak aksi dimulai.
Di sisi lain, pemerintah Iran mengklaim sedikitnya 100 aparat keamanan juga tewas dalam rangkaian insiden yang berkaitan dengan protes.
Hingga kini, jumlah korban dari kedua belah pihak belum dapat diverifikasi secara independen karena keterbatasan akses informasi.
Situasi semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memerintahkan aksi militer terhadap Iran jika jumlah korban terus bertambah.
Trump kemudian melunakkan pernyataannya setelah menyebut Teheran membatalkan rencana eksekusi ratusan demonstran.
Utusan khusus AS untuk Timur Tengah menyampaikan harapan agar penyelesaian diplomatik dapat dicapai guna meredakan ketegangan Washington dan Teheran.
Meski demikian, para pengamat menilai pemerintahan Trump mengirimkan sinyal kebijakan yang saling bertentangan.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan Iran untuk mempercayai peluang dialog yang konsisten dan berkelanjutan.
Untuk sementara, otoritas Iran disebut berupaya menurunkan eskalasi domestik dengan tidak melanjutkan eksekusi terhadap para demonstran.
Pemerintah juga mengalihkan fokus pada langkah-langkah pemulihan ekonomi guna meredam potensi keresahan sosial lanjutan.
Di tengah minimnya informasi akibat pemadaman internet, Amnesty International memperingatkan adanya dugaan pembunuhan massal yang melanggar hukum.
Organisasi tersebut mendesak dilakukan penyelidikan internasional secara independen atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada saat yang sama, pemerintah Iran menegaskan komitmen menjaga stabilitas nasional.
Iran juga menyatakan tetap membuka jalur diplomasi di tengah risiko eskalasi konflik dengan Amerika Serikat.***
