Jakarta, GarudaTV — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat langkah sinergis untuk menjamin keamanan penerbangan perintis serta fasilitas publik di Papua. Langkah ini diambil menyusul insiden penembakan terhadap pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation yang melayani rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu.
Akibat insiden tersebut, 11 bandara di Papua sempat ditutup sementara guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat. Penutupan sementara ini juga dimaksudkan untuk memberi waktu bagi aparat gabungan TNI dan Polri memperkuat sistem pengamanan di wilayah rawan.
Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan bahwa negara tidak akan mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
“Segala bentuk gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi. Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai hukum yang berlaku,” tegas Purwito.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, BIN, serta pemerintah daerah. Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali secara bertahap tiga bandara – Koroway Batu, Beoga, dan Iwur – setelah pengamanan dinyatakan memadai. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga konektivitas udara, kelancaran distribusi logistik, dan keberlanjutan pelayanan publik di Papua.
Di akhir rapat, Purwito menekankan bahwa kehadiran negara di Papua bersifat nyata dan berkelanjutan. “Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama penyelenggaraan pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
