JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa proses pendataan penerima bantuan bagi penyintas bencana di berbagai daerah di Sumatra akan dipercepat demi memastikan manfaatnya segera dirasakan warga terdampak.
Langkah percepatan ini disebut krusial karena menjadi fondasi penting bagi kelancaran proses penyaluran bantuan dan percepatan pemulihan kehidupan pascabencana di provinsi-provinsi terdampak seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak tenis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama,” kata Tito dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/2/2026).
Tito menjelaskan, akurasi dan kecepatan pendataan menjadi faktor penentu agar distribusi bantuan tidak tersendat.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan yang mencakup perbaikan rumah serta bantuan biaya hidup bagi para penyintas.
Bantuan perbaikan rumah dibagi dalam tiga kategori, yakni rusak ringan senilai Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta yang penyalurannya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pembiayaan hidup berupa stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta, dukungan untuk perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta, serta bantuan jaminan hidup harian sebesar Rp15.000 bagi korban terdampak bencana.
Tito berharap percepatan pendataan dan validasi data ini memastikan penyintas dapat segera menerima bantuan, sehingga mereka dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang tanpa terbebani kondisi sulit.
Ia juga menyerukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses validasi data berlangsung cepat dan akurat. Harapannya, koordinasi lintas lembaga ini menjadi kunci sukses dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta sejumlah pejabat kementerian dan pemerintah daerah.***
