JAKARTA – Pemerintah Indonesia mempercepat reformasi sektor transportasi publik sebagai langkah strategis menghadapi potensi krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik.
Upaya ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga kalangan pejabat negara agar beralih dari kendaraan pribadi menuju moda transportasi massal yang lebih efisien.
Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi besar dalam pola konsumsi energi nasional yang kini diarahkan menuju keberlanjutan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perbaikan sistem transportasi publik menjadi prioritas untuk mendorong perubahan perilaku mobilitas masyarakat.
“Kita berharap kita semua mulai perlahan-lahan memperbaiki transportasi publik kita sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Selain itu, pemerintah mulai mengurangi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar fosil di lingkungan pejabat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi nasional.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memberi contoh langsung dalam penghematan energi dan perubahan gaya hidup.
“Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas,” ucapnya.
Ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam masih mendominasi sektor transportasi nasional hingga saat ini.
Namun tekanan global akibat keterbatasan cadangan serta gangguan distribusi energi, khususnya di kawasan Timur Tengah, membuat Indonesia harus bergerak cepat mencari alternatif.
Dalam konteks tersebut, percepatan transisi menuju energi baru terbarukan menjadi agenda penting pemerintah.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pengembangan kendaraan listrik sebagai solusi transportasi masa depan yang lebih ramah lingkungan.
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut.
Pembangunan industri kendaraan listrik ini diharapkan mampu mempercepat adopsi energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
“Kita memang harus bekerja keras untuk sesegera mungkin mengubah budaya kita, mengubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik,” kata Prasetyo.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perubahan budaya kerja melalui kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap efisiensi energi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menginisiasi Transformasi Budaya Kerja Nasional yang mencakup penerapan Work From Home bagi ASN.
Selain itu, terdapat pula imbauan penghematan listrik serta dorongan penggunaan transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup baru yang lebih hemat energi.
Kebijakan terpadu ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi sekaligus membentuk kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan di tengah masyarakat.***
