JAKARTA — Strategi blokade Selat Hormuz yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dinilai berisiko memicu konflik berkepanjangan dengan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya di sektor energi.
Pakar pertahanan Marsma TNI (Purn) R. Agung Sasongkojati dalam analisis terbarunya yang menyoroti eskalasi di Selat Hormuz sejak pertengahan April 2026.
Dalam kajian bertajuk Strategic Paralysis, Agung mengungkapkan bahwa dinamika konflik menunjukkan pergeseran signifikan dari jalur diplomasi menuju konfrontasi terbuka.
Diplomasi Gagal, Ketegangan Meningkat
Krisis bermula dari kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad. Kebuntuan tersebut berujung pada keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan blokade laut total terhadap Iran.
Langkah ini diikuti pengerahan kekuatan militer besar, termasuk gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln serta armada amfibi di kawasan Laut Arab. Sebagai respons, Iran mengaktifkan kekuatan militernya, termasuk Garda Revolusi (IRGC) dan sistem pertahanan rudal di sepanjang pesisir.
Teheran juga memperingatkan bahwa jalur ekspor minyak di kawasan Teluk tidak akan berfungsi jika negaranya diblokade.
Selat Hormuz Memanas, Pasar Global Terguncang
Ketegangan meningkat pada 13 April ketika kapal perang AS dan armada cepat Iran terlibat dalam manuver berisiko tinggi di Selat Hormuz. Meski belum terjadi kontak senjata langsung, situasi tersebut memicu kekhawatiran global.
Harga minyak dunia melonjak lebih dari 15 persen dalam waktu singkat. Selain itu, sejumlah perusahaan asuransi menghentikan perlindungan terhadap kapal tanker, memperbesar risiko gangguan distribusi energi global.
“Pagi ini, Selat Hormuz praktis kosong dari lalu lintas tanker untuk pertama kalinya dalam sejarah modern,” ujar Agung, Selasa (14/4/2026).
Potensi Perang Atrisi: Kekuatan vs Ketahanan
Agung menilai konflik ini berpotensi berkembang menjadi perang atrisi antara dua kekuatan dengan karakter berbeda. Dalam analisisnya yang menggunakan pendekatan Offensive Realism dan kerangka DIME (Diplomatic, Informational, Military, Economic), ia menyoroti keunggulan militer Amerika Serikat dari sisi teknologi dan dominasi udara.
Namun, keunggulan tersebut dinilai tidak menjamin kemenangan cepat dalam konflik jangka panjang.
Sebaliknya, Iran mengandalkan strategi asimetris melalui konsep Anti-Access/Area Denial (A2/AD), dengan memanfaatkan drone berbiaya rendah, rudal balistik, kapal cepat, hingga ranjau laut.
“Iran tidak perlu menang secara militer. Mereka cukup membuat Selat Hormuz menjadi zona tidak aman untuk memenangkan perang ekonomi,” kata Agung.
Selat Hormuz sebagai “Detonator” Ekonomi
Menurut Agung, titik krusial konflik bukan semata pada kekuatan militer, melainkan pada dampaknya terhadap harga minyak global. Ketergantungan dunia terhadap jalur energi di Selat Hormuz menjadikan kawasan ini sebagai faktor penentu stabilitas ekonomi internasional.
Lonjakan harga energi berpotensi memicu inflasi tinggi di Amerika Serikat dan negara-negara Barat, yang pada akhirnya dapat menggerus dukungan domestik terhadap kebijakan perang.
“AS mungkin unggul secara taktis, tetapi secara strategis justru terjepit,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi kesalahan identifikasi target di kawasan dengan aktivitas militer tinggi tersebut, yang dapat memicu krisis lebih besar. Pengalaman masa lalu, termasuk insiden penembakan pesawat sipil Iran pada 1988, menjadi contoh risiko fatal dalam situasi serupa.
Iran Dinilai Lebih Tahan dalam Jangka Panjang
Dalam kesimpulannya, Agung memprediksi Iran memiliki daya tahan lebih kuat dalam konflik berkepanjangan. Faktor geografis, ketahanan ideologis, serta pengalaman menghadapi tekanan sanksi ekonomi menjadi modal utama Teheran.
Di sisi lain, Amerika Serikat dinilai lebih rentan terhadap tekanan politik domestik akibat dampak ekonomi dari konflik, terutama jika harga energi terus melonjak.
“Iran tidak perlu menenggelamkan armada AS untuk menang. Mereka hanya perlu bertahan dan memastikan Selat Hormuz tetap menjadi zona merah bagi ekonomi dunia,” tegasnya.
