JAKARTA – Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam menegaskan pemerintahnya tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel kecuali mencakup “penarikan penuh” pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan Salam dalam wawancara yang dikutip Washington Post, Kamis (23/4/2026).
“Kita tidak bisa hidup dengan apa yang disebut zona penyangga… kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan untuk kembali, di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” ujarnya.
Presiden Lebanon Joseph Aoun sebelumnya menekankan bahwa kesediaan Beirut bernegosiasi bukan berarti menyerah atau siap membuat konsesi, melainkan upaya mencari solusi permanen atas konflik bersenjata.
Pada 15 April, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan niat menghancurkan kota Bint Jbeil di Lebanon, yang disebutnya sebagai benteng Hizbullah di selatan.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi Lebanon dan Israel akan menggelar putaran kedua pembicaraan di Washington pada tingkat duta besar. Presiden AS Donald Trump mengumumkan kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata 10 hari mulai 17 April. Namun, tentara Israel dituduh rutin melanggar kesepakatan dengan serangan udara, artileri, dan drone. Hizbullah Lebanon menyatakan mendukung gencatan senjata tersebut.
