BANDUNG — Ancaman siber nasional kini tidak lagi sekadar menyerang sistem teknologi, melainkan telah berkembang menjadi serangan terhadap opini publik, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas sosial di ruang digital.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyoroti meningkatnya praktik manipulasi informasi yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional melalui disinformasi dan propaganda digital.
Fenomena ini menjadi perhatian serius karena serangan siber modern dinilai semakin kompleks dan menyasar dimensi psikologis masyarakat secara luas.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara, Brigjen TNI Berty B.W. Sumakud, menyampaikan hal tersebut dalam forum literasi digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital di Bandung.
Kegiatan bertajuk Gaskeun Camp: Kolab Jadi Jawara ini berlangsung di Selah Hall Piset Square dan melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas digital.
Forum yang mengusung tema kolaborasi generasi muda dalam menjaga informasi nasional ini dihadiri sekitar 200 peserta dari pengelola media center, pelajar, mahasiswa, akademisi, hingga pegiat literasi digital.
Dalam pemaparannya, Berty menjelaskan bahwa ancaman digital saat ini memiliki spektrum luas dan harus dipahami secara menyeluruh.
Serangan terhadap infrastruktur teknologi, menurutnya, dapat mengganggu layanan publik dan stabilitas pemerintahan.
Sementara itu, manipulasi informasi yang menyerang kepercayaan masyarakat dinilai mampu melemahkan negara dari dalam.
“Konflik modern tidak selalu dimulai dengan tank, rudal, atau drone. Banyak konflik justru diawali dengan narasi palsu, propaganda digital, penggunaan bot, akun anonim, manipulasi algoritma, dan kampanye terkoordinasi di media sosial.”
“Target utamanya adalah emosi masyarakat, opini publik, dan stabilitas nasional,” ujar Berty.
Ia mengungkapkan bahwa ancaman tersebut mencakup misinformasi, disinformasi, hingga praktik Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) yang melibatkan aktor asing.
FIMI disebut sebagai strategi terorganisir untuk memengaruhi opini publik, proses politik, serta kondisi sosial suatu negara demi kepentingan tertentu.
Menurut Berty, kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan siber kini juga berkaitan erat dengan ketahanan sosial masyarakat.
Ia menilai masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh operasi informasi yang menyesatkan.
Generasi muda disebut memiliki peran strategis karena menjadi aktor utama dalam ekosistem digital sebagai pengguna sekaligus pembuat konten.
“Para pengelola media center daerah, content creator, komunitas, mahasiswa, pelajar, akademisi, serta pegiat literasi digital sebagai Jawara Bandung memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga ruang siber nasional,” katanya.
Peran tersebut sejalan dengan konsep pertahanan semesta yang menekankan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara.
Dalam kerangka itu, masyarakat didorong untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber serta membiasakan verifikasi sebelum menyebarkan informasi.
Penyebaran narasi positif dan edukatif juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas ruang digital nasional.
Sebagai langkah konkret, BSSN secara rutin menggelar program edukasi keamanan siber yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan pakar nasional dan mitra internasional dari Inggris dan Uni Eropa untuk memperkaya wawasan publik.
Kolaborasi global ini dianggap penting dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat lintas negara.
“Pertahanan negara membutuhkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam menjaga ruang siber. Nasionalisme di era digital juga diwujudkan melalui kepedulian menjaga informasi, persatuan, dan ketahanan bangsa,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN turut didampingi tim strategi komunikasi dan hubungan media.***
