JAKARTA – Kasus penyanderaan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh perompak di perairan Hafun, Somalia, memicu desakan kuat dari DPR RI agar pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.
Keempat WNI tersebut merupakan anak buah kapal MT Honour 25 yang saat kejadian sedang menjalankan misi pengangkutan minyak di wilayah rawan perompakan.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam setiap respons yang diambil pemerintah.
Ia mendorong Kementerian Luar Negeri untuk segera membangun koordinasi lintas sektor bersama Kementerian PPMI, TNI, dan instansi terkait guna merancang strategi pembebasan yang matang.
“Kementerian Luar Negeri harus segera berkoordinasi dengan kementerian PPMI serta TNI dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun strategi pembebasan yang matang dan terukur,” ujarnya Rabu (29/4/2026).
Menurut Rizal, operasi penyelamatan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena berisiko meningkatkan ancaman terhadap keselamatan para sandera.
Pendekatan yang digunakan harus memperhitungkan aspek keamanan secara menyeluruh, termasuk melalui jalur diplomasi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu juga menyatakan optimisme terhadap kemampuan TNI dalam menjalankan operasi pembebasan berdasarkan pengalaman sebelumnya.
Ia mencontohkan keberhasilan misi pembebasan kapal MV Sinar Kudus pada 2011 yang melibatkan aksi militer terukur dan berhasil menyelamatkan seluruh WNI tanpa korban jiwa.
Dalam operasi tersebut, pasukan khusus TNI berhasil melumpuhkan empat perompak dan membebaskan 20 WNI dalam kondisi selamat.
Selain upaya militer, kerja sama internasional dinilai menjadi faktor krusial mengingat adanya warga negara lain di dalam kapal yang sama.
Rizal menekankan bahwa pendekatan multilateral perlu diperkuat agar proses pembebasan dapat berjalan lebih efektif dan minim risiko.
“Pemerintah Indonesia perlu menjalin koordinasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan proses pembebasan berjalan efektif dan aman,” tambahnya.
Ia juga meyakini Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini serta memastikan seluruh langkah terbaik diambil demi keselamatan para sandera.
Komisi I DPR RI memastikan akan terus mengawasi perkembangan situasi dan mendorong pemerintah agar bertindak cepat, tepat, dan terukur dalam menangani kasus penyanderaan tersebut.***
