JAKARTA – Pergantian mendadak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi sinyal kuat komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap bersih dari praktik penyimpangan. Langkah Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana disebut sebagai bentuk respons cepat atas berbagai polemik yang belakangan mencuat di tubuh lembaga tersebut.
Sorotan terhadap BGN menguat setelah muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta isu jual beli izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, menilai pergantian pimpinan BGN tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program unggulan nasional tersebut.
Menurutnya, berbagai dugaan pelanggaran yang menyeret nama BGN berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program yang sejak awal dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Kami di DPR menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan buruknya tata kelola yang dilakukan pimpinan BGN sebelumnya. Kami menilai ini sangat mencederai semangat program MBG yang dibangun untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Asep Romy di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Evaluasi Cepat Dinilai Bukti Ketegasan Presiden
Asep menilai keputusan Presiden melakukan pergantian pimpinan merupakan pesan tegas bahwa pengelolaan program strategis nasional tidak boleh dicemari praktik korupsi maupun kepentingan kelompok tertentu.
Terlebih, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang menyedot anggaran besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah serta kelompok rentan.
Menurut dia, langkah cepat Presiden menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pejabat negara akan dilakukan tanpa kompromi apabila ditemukan persoalan yang berpotensi menghambat tujuan program.
DPR pun berharap kepemimpinan baru di BGN mampu memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki sistem yang selama ini dinilai masih menyisakan banyak celah.
Dugaan Percaloan Izin Dapur MBG Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah munculnya dugaan praktik percaloan dalam proses pembukaan SPPG atau dapur MBG.
Masalah tersebut semakin menjadi sorotan setelah penutupan portal kemitraan BGN yang disebut memicu ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin bergabung dalam program tersebut.
Kondisi itu dinilai membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menawarkan jasa perantara atau memperjualbelikan akses perizinan.
Asep meminta pimpinan baru BGN segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme verifikasi SPPG agar prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.
“Proses verifikasi dan pembukaan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, pungutan liar, ataupun transaksi yang tidak sesuai ketentuan. Pimpinan BGN yang baru diminta tidak main-main menyikapi isu transaksional pembukaan SPPG,” ujarnya.
Ia menegaskan, transparansi menjadi kunci untuk memastikan seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada program MBG tanpa harus melalui jalur tidak resmi.
Pembenahan Sistem Hingga Daerah 3T
Selain persoalan tata kelola, DPR juga mendorong agar momentum pergantian pimpinan digunakan untuk memperkuat distribusi layanan gizi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Asep, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh akses pangan bergizi.
Ia menilai kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus menjadi prioritas utama penerima manfaat karena memiliki hubungan langsung dengan upaya percepatan penurunan angka stunting nasional.
Pembenahan rantai distribusi bahan pangan, sistem pengawasan, serta kualitas pelayanan di setiap SPPG juga dinilai penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
DPR Ingatkan Risiko Keracunan Massal
Di tengah ekspansi besar-besaran program MBG, DPR juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan pangan.
Peringatan tersebut disampaikan agar sejumlah insiden keracunan makanan yang pernah terjadi di beberapa daerah tidak kembali terulang.
Asep meminta manajemen SPPG menerapkan standar operasional yang ketat mulai dari proses survei pasar, pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kami juga mengingatkan BGN memperketat pengawasan keamanan pangan demi mencegah terulangnya kasus keracunan massal di daerah. Manajemen SPPG wajib menerapkan standar operasional ketat mulai dari survei pasar, pengadaan bahan baku, hingga penyajian makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.
Pergantian pimpinan BGN kini menjadi titik krusial bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Di tengah sorotan dugaan korupsi dan praktik percaloan izin dapur MBG, publik menanti langkah konkret kepemimpinan baru untuk mengembalikan integritas lembaga sekaligus memastikan program unggulan Presiden Prabowo berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
