Pihak Istana Kepresidenan akhirnya buka-bukaan mengenai batalnya pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Padahal, badan khusus tersebut sempat dijanjikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato politiknya pada perayaan Hari Buruh (May Day) tahun 2025 silam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa setelah melalui pengkajian yang mendalam dan komprehensif, pemerintah menilai ada formula lain yang jauh lebih taktis dan efektif untuk mewujudkan aspirasi kaum pekerja, ketimbang harus membentuk sebuah lembaga baru.
“Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” beber Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Strategi Baru: Angkat Said Iqbal Jadi “Orang Dalam” Istana
Skema alternatif yang dipilih pemerintah ternyata cukup mengejutkan. Alih-alih merumuskan birokrasi dewan baru, Presiden Prabowo memutuskan untuk langsung menarik lokomotif gerakan buruh ke dalam lingkaran utama pemerintahan.
Presiden Prabowo menunjuk Said Iqbal—yang selama ini dikenal luas sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh—menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal pun telah resmi dilantik di Istana Negara.
“Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh,” lanjut Prasetyo menjelaskan alasan penunjukan langsung tersebut.
Komunikasi Cair, Hindari Kebuntuan Birokrasi
Prasetyo menambahkan, secara esensi fungsional, pengangkatan penasihat khusus ini membawa misi yang sama persis dengan rencana pembentukan dewan buruh terdahulu. Pemerintah ingin agar saluran komunikasi antara regulator dan para pekerja berjalan tanpa sumbatan struktural yang kaku.
Hadirnya Said Iqbal di dalam Istana diharapkan mampu membawa iklim ruang dengar yang jauh lebih intens dan adaptif, terutama di tengah situasi dan tantangan ekonomi global yang sedang bergejolak saat ini.
“Secara esensi yang diharapkan adalah sama ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh,” pungkas Mensesneg.
