JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi dengan mengirim 1.476 civitas akademika ke 53 wilayah prioritas untuk menggali potensi ekonomi, memetakan persoalan, dan menyusun solusi berbasis data.
Program ini dijalankan Kementerian Transmigrasi melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 sebagai upaya memperkuat pembangunan daerah dengan melibatkan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.
Sebanyak 1.476 peserta lolos setelah melewati seleksi ketat dari sekitar 10 ribu pendaftar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air.
Peserta terdiri atas dosen, mahasiswa, peneliti, serta tenaga kependidikan yang akan bertugas langsung di kawasan transmigrasi selama empat bulan.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan kebijakan pembangunan harus lahir dari kondisi nyata yang ditemukan langsung di lapangan.
“Kalau Bapak, Ibu, dan Adik-adik tidak hadir di tiap sudut Indonesia, maka orang lain yang akan hadir. Karena itu, negara memfasilitasi kehadiran para Patriot (civitas akademika) untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Iftitah saat membuka Pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/7).
Ia menilai pembangunan tidak cukup disusun dari ruang rapat karena setiap daerah memiliki tantangan serta peluang yang berbeda.
Para Patriot bertugas memetakan potensi lokal, mengidentifikasi persoalan masyarakat, dan menyusun rekomendasi yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah.
Hasil kerja mereka juga diharapkan melahirkan inovasi, investasi, dan aktivitas ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.
Kementerian Transmigrasi menilai banyak kawasan memiliki sumber daya besar, namun masih membutuhkan strategi pengembangan yang tepat.
Karena itu, generasi muda didorong memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menghadirkan solusi yang dapat diterapkan secara langsung.
“Pembangunan tidak cukup hanya dibahas di ruang kelas atau ruang rapat. Kita harus hadir, memahami persoalan secara langsung, lalu mencari jalan keluarnya bersama masyarakat,” lanjut Iftitah
Iftitah mengingatkan berbagai persoalan di kawasan transmigrasi telah berlangsung selama puluhan tahun sehingga membutuhkan proses berkelanjutan.
Ia menegaskan para Patriot tidak dibebani menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu singkat, melainkan menjadi bagian dari perubahan jangka panjang.
“Persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tentu tidak selesai dalam satu atau dua hari. Yang penting kita terus bergerak, terus mencari solusi, dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Program TEP menjadi bagian dari Transmigrasi Patriot yang masuk dalam agenda prioritas 5T Kementerian Transmigrasi.
Laporan hasil ekspedisi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan teknologi, hingga menarik investasi ke kawasan transmigrasi.
Temuan di lapangan juga diarahkan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat usaha masyarakat setempat.
Pemerintah ingin mempertemukan potensi daerah dengan teknologi, pasar, dan peluang investasi agar pertumbuhan ekonomi semakin merata.
Bagi Kementerian Transmigrasi, pengiriman Patriot merupakan investasi sumber daya manusia yang memperluas akses inovasi hingga ke wilayah terpencil.
Program ini diharapkan mampu menemukan potensi yang belum tergarap sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.
TEP merupakan program riset, kajian, dan pendampingan kawasan transmigrasi yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua sejak dimulai pada 2025.
TEP 2026 melibatkan 1.476 SDM unggul yang terdiri atas 246 ketua tim dan 1.230 anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Ketua tim berasal dari 39 profesor, 158 doktor, dan 49 magister yang akan memimpin kegiatan di setiap kawasan.
Anggota tim terdiri atas 214 magister, 937 sarjana, dan 79 sarjana terapan yang telah lolos seleksi nasional.
Seluruh peserta mengikuti proses seleksi sejak Mei 2026 sebelum memperoleh pembekalan intensif selama lima hari.
Program ini melibatkan 10 perguruan tinggi mitra dan 155 perguruan tinggi nonmitra dari berbagai wilayah Indonesia.
Sepuluh kampus mitra meliputi UI, UGM, ITB, IPB, Unpad, ITS, Undip, Unair, Unhas, dan UB.
Seluruh peserta dijadwalkan bertugas mulai 31 Juli hingga 27 November 2026 di 53 kawasan transmigrasi prioritas.
Wilayah penugasan mencakup 41 kawasan prioritas nasional, dua kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, serta 10 kawasan transmigrasi di Papua.***
