JAKARTA – Komisi V DPR RI resmi memberikan lampu hijau terhadap pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.
Anggaran Kementerian PU ini akan menjadi modal awal pemerintah dalam menjalankan berbagai proyek infrastruktur strategis dan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia.
Persetujuan tersebut menjadi langkah awal penyusunan anggaran pembangunan nasional.
Sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dan DPR dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, angka pagu indikatif yang disepakati masih jauh di bawah kebutuhan anggaran yang diajukan Kementerian PU, sehingga peluang penambahan anggaran pada tahapan pembahasan berikutnya masih terbuka.
DPR Siap Perjuangkan Tambahan Anggaran
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa persetujuan pagu indikatif tersebut merujuk pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang menjadi dasar penyusunan anggaran kementerian dan lembaga.
Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU untuk tahun 2027 tercatat mencapai sekitar Rp291 triliun atau hampir tiga kali lipat dari pagu indikatif yang telah disetujui.
“Selanjutnya kami akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat,” ujarnya, Rabu 17 Juni 2026.
Lasarus menegaskan bahwa upaya penambahan anggaran akan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme penganggaran yang berlaku dalam sistem keuangan negara.
Menteri PU: Anggaran Harus Terasa Manfaatnya
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola kementeriannya harus menghasilkan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang lebih baik.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan terhubung, jembatan aman,” ujarnya.
Kemudian air minum yang terjangkau, sanitasi tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan.
Prasarana Strategis Serap Anggaran Terbesar
Berdasarkan rincian yang dipaparkan Kementerian PU, sektor Prasarana Strategis menjadi penerima alokasi terbesar dalam pagu indikatif 2027 dengan nilai mencapai Rp31,53 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, renovasi fasilitas pendidikan keagamaan, hingga rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana.
Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat pembangunan infrastruktur sosial yang berhubungan langsung dengan pendidikan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Jalan, Jembatan dan Irigasi Tetap Jadi Prioritas
Direktorat Jenderal Bina Marga memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp29,24 triliun yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan jalan serta jembatan nasional.
Sementara itu, sektor Sumber Daya Air mendapatkan pagu sebesar Rp25,44 triliun untuk mendukung pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengamanan sumber air, serta infrastruktur pascabencana.
Alokasi tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.
Air Minum dan Sanitasi Diperkuat
Bidang Cipta Karya memperoleh alokasi sebesar Rp11,07 triliun yang akan dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air minum layak dan layanan sanitasi yang lebih baik.
Anggaran tersebut juga diarahkan untuk pengembangan kawasan strategis nasional serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kualitas permukiman dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah berharap peningkatan layanan dasar ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.
Infrastruktur Berbasis Masyarakat Dapat Perhatian Khusus
Selain proyek berskala besar, Kementerian PU juga menyiapkan anggaran Rp1,65 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan dilaksanakan di 4.127 lokasi di berbagai daerah.
Program ini mencakup pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi desa, penyediaan air minum, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan infrastruktur ekonomi masyarakat.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat,” kata Menteri.
Menurut dia, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi.
Dorong Produktivitas dan Ekonomi Lokal
Kementerian PU menilai Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Keberadaan program tersebut diyakini mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperluas akses layanan dasar, menciptakan lapangan kerja lokal, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kawasan.
Dengan dukungan anggaran yang telah disetujui DPR, Kementerian PU kini bersiap menyusun langkah lanjutan agar berbagai program prioritas tahun 2027 dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.***
