JAKARTA – Rencana peluncuran pembicaraan teknis antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss batal terlaksana setelah Wakil Presiden AS JD Vance menunda kunjungannya. Kedua pihak masih berupaya menyelesaikan detail logistik untuk fase negosiasi berikutnya.
Pertemuan yang semula dijadwalkan Jumat di resor Burgenstock, Lucerne, merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani dua hari sebelumnya. Kesepakatan itu membuka jendela waktu 60 hari untuk membahas program nuklir Iran dan pemulihan arus minyak melalui Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi bahwa pertemuan di Obburgen tidak akan berlangsung sesuai rencana.
Gedung Putih menyatakan Vance tidak jadi berangkat Kamis malam, meski sebelumnya diharapkan dapat memulai diskusi teknis. “Hingga saat ini, wakil presiden AS tidak akan berangkat malam ini,” ujar juru bicara Gedung Putih. Ia menambahkan, “Rencana untuk pembicaraan teknis yang akan datang belum difinalisasi, dan delegasi AS telah siap untuk berangkat pada kesempatan pertama yang tersedia. Namun, logistik negosiasi ini tidak pernah sederhana atau dapat diprediksi.”
Gedung Putih menekankan harapan agar pembicaraan teknis bisa dimulai “sesegera mungkin.” Vance sendiri menyebut diskusi masih mungkin dimulai akhir pekan ini. “Saya berencana pergi ke Swiss. Saya pikir negosiasi teknis ini akan dimulai akhir pekan ini. Itu masih rencananya. Tapi itu bisa berubah karena Iran bukanlah negara yang mudah untuk ditinggalkan,” katanya, dilansir Türkiyetoday, Jumat (19/6/2026).
Negosiasi tahap selanjutnya diperkirakan akan membahas detail teknis program nuklir Iran, termasuk masa depan persediaan uranium yang diperkaya. Meski Washington menyiapkan upacara penandatanganan resmi di Jenewa, pihak Iran menilai perjanjian sudah sah sejak ditandatangani kedua presiden awal pekan ini.
Dalam kesepakatan sementara, Iran berkomitmen menjaga Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran komersial serta bekerja sama menyelesaikan isu persediaan uranium. Sebagai imbalan, Washington berjanji tidak menambah sanksi baru selama periode negosiasi dan mulai mencabut pembatasan terkait lalu lintas serta perdagangan maritim.
