JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki fase baru. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan, Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) sebagai bagian dari proses pelimpahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Status P-21 menjadi penanda penting bahwa penyidikan yang dilakukan kepolisian telah dinilai memenuhi syarat formil dan materiil oleh jaksa. Dengan demikian, kewenangan penanganan perkara secara bertahap akan beralih dari penyidik kepada penuntut umum untuk dipersiapkan menuju persidangan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan penangkapan dilakukan oleh penyidik Subdirektorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum yang harus dijalankan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
“Sebagai proses penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21),” kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fokus utama aparat saat ini bukan lagi melengkapi unsur-unsur penyidikan, melainkan memastikan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
P-21 Tandai Penyidikan Rampung
Dalam praktik hukum pidana, status P-21 menunjukkan bahwa jaksa telah menilai hasil penyidikan lengkap dan siap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penerbitan P-21 sering dipandang sebagai titik krusial dalam perjalanan sebuah perkara sebelum memasuki ruang sidang.
Pada tahap ini, penyidik berkewajiban menyerahkan tersangka beserta seluruh barang bukti kepada jaksa melalui mekanisme pelimpahan tahap II.
Iman menjelaskan, untuk menjamin kelancaran proses tersebut, penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran para tersangka.
“Penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran tersangka menjadi unsur penting agar proses administrasi maupun hukum dalam pelimpahan perkara dapat dilakukan secara utuh dan tanpa kendala.
Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Sebelum diserahkan kepada jaksa, Roy Suryo dan dr Tifa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan mental para tersangka dalam keadaan baik serta mampu mengikuti seluruh tahapan proses hukum.
Iman mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan prosedur standar yang lazim diterapkan dalam proses pelimpahan perkara.
“Kemudian penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani dan rohani sehingga para tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Pemeriksaan kesehatan juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada hambatan administratif maupun medis yang dapat mengganggu proses penyerahan kepada kejaksaan.
Hak Tersangka Tetap Dijamin
Di tengah perhatian publik terhadap perkara ini, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh hak hukum Roy Suryo dan dr Tifa tetap dijamin selama proses berlangsung.
Kepolisian memastikan penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta standar operasional prosedur penyidikan.
“Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang,” kata Iman.
Ia menambahkan seluruh proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga penyerahan barang bukti, dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Pemeriksaan baik jasmani maupun rohani, bagaimana proses pelimpahan, tanggung jawab tersangka dan barang bukti, penyidik selalu berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta standar operasional prosedur dalam proses penyidikan,” tuturnya.
Perkara Bergeser ke Kewenangan Jaksa
Dengan diterbitkannya P-21, perkara yang sempat menjadi sorotan publik itu kini memasuki tahapan penuntutan. Setelah menerima tersangka dan barang bukti, jaksa akan melakukan penelitian akhir terhadap kelengkapan administrasi sebelum menyusun surat dakwaan.
Tahap tersebut menjadi gerbang menuju proses persidangan, tempat seluruh alat bukti dan argumentasi hukum akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.
Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa proses hukum terkait polemik tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo telah bergerak dari fase penyidikan menuju tahap penuntutan. Keputusan mengenai bersalah atau tidaknya para terdakwa nantinya akan ditentukan melalui mekanisme peradilan.
Praperadilan Tetap Terbuka
Meski perkara telah dinyatakan P-21, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Roy Suryo dan dr Tifa tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum yang dijamin undang-undang, termasuk mengajukan praperadilan.
Menurut kepolisian, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik.
Dengan pelimpahan tahap II yang sedang berlangsung, perhatian kini tertuju pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang akan melanjutkan proses perkara menuju persidangan. Status P-21 yang telah diterbitkan menandai bahwa berkas penyidikan dinilai lengkap, sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan kasus yang menyita perhatian publik selama beberapa waktu terakhir.
