Badai hebat tengah mengguncang integritas gerakan mahasiswa. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, akhirnya resmi angkat bicara dan mengakui kekhilafannya terkait dana panas sebesar Rp20 juta yang ia terima sesaat sebelum demonstrasi besar pada 15 Juni 2026 lalu.
Melalui keterangan tertulisnya, pria yang akrab disapa Abdi ini menyampaikan permohonan maaf terbuka yang sedalam-dalamnya kepada seluruh elemen civitas akademika, rekan aktivis, hingga masyarakat luas.
Abdi menegaskan dirinya siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan forum mahasiswa serta pihak berwenang sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
Kronologi Transaksi Dini Hari: Diplomasi Uang untuk ‘Gembok’ Istana
Skandal ini pertama kali dibongkar oleh pihak rektorat UBK. Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, membeberkan kronologi dan alur dugaan suap yang melibatkan oknum aparat penegak hukum tersebut.
Uang tunai sebesar Rp20 juta diserahkan pada Senin dini hari (15/6), hanya beberapa jam sebelum massa mahasiswa bergerak. Uang tersebut mengalir dari oknum aparat kepolisian melalui perantara seorang oknum senior alumni FH UBK sebelum akhirnya mendarat di tangan Abdi.
Abdi diberi misi khusus untuk mengondisikan masa agar membatalkan demonstrasi ke Istana Negara dan mengalihkan titik aksi ke Gedung DPR RI.
Plot Twist: Uang Diambil, Istana Tetap Dikepung Mahasiswa
Menariknya, skenario pembungkaman tersebut berujung gagal total. Meskipun Abdi secara personal menerima uang pelicin tersebut, komitmen massa aksi di lapangan tidak tergoyahkan. Aliansi BEM UBK menolak mentah-mentah arahan dari sang alumni dan tetap merangsek maju mengepung kawasan Istana sesuai rencana awal.
“Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI. Namun hal itu ditolak. Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka (Abdi) menerima uang tersebut,” beber Daniel Panda dalam konferensi pers di Kampus UBK.
Klaim Abdi: “Arah Perjuangan Kami Tidak Berubah”
Sadar bahwa kasus ini menjadi senjata ampuh untuk melemahkan dan memecah belah soliditas mahasiswa UBK, Abdi mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap jernih dalam berpikir dan fokus pada esensi gerakan. Ia menjamin insiden memalukan ini tidak akan menggembosi daya kritis kampus.
Mereka akan terus mengawal dan menuntut transparansi kebijakan publik, termasuk perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
