JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu yang memperkuat aktivitas ekonomi desa sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.
Program tersebut dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat desa, tetapi juga menghadirkan ekosistem usaha yang terintegrasi bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan koperasi.
Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas dalam KDKMP untuk mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Fasilitas itu meliputi kantor koperasi, toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik, hingga ruang penyimpanan berpendingin.
“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalamnya ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.”
“Kita akan buka apotek di desa dengan obat-obatan generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota,” ungkap Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026.
Keberadaan gudang logistik dan cold storage diproyeksikan mampu menjaga kualitas hasil panen sebelum dipasarkan sehingga nilai jual produk tetap optimal.
“Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak, dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” tegas Presiden.
Pemerintah juga menetapkan seluruh distribusi barang bersubsidi akan dilakukan melalui KDKMP untuk memastikan penyalurannya lebih tepat sasaran.
Skema tersebut diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan maupun praktik perdagangan barang subsidi di luar ketentuan.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih.”
Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan, supaya yang membutuhkan benar-benar menerima,” tambahnya.
Selain memperkuat sektor pertanian, pemerintah memperluas program koperasi hingga ke wilayah pesisir melalui pembentukan koperasi nelayan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pemerintah menyiapkan fasilitas penyimpanan ikan berpendingin agar hasil tangkapan tetap segar hingga proses distribusi.
Untuk mendukung aktivitas penangkapan, koperasi nelayan juga akan memiliki pabrik es yang dapat memenuhi kebutuhan nelayan saat melaut.
“Kita juga akan buka desa-desa dan koperasi-koperasi nelayan untuk pertama kali dalam sejarah.”
“Nelayan-nelayan kita urus, mereka juga akan punya gudang pendingin supaya ikan mereka bertahan. Untuk pertama kali, mereka akan punya pabrik es supaya mereka melaut bawa es.”
Pemerintah turut menyiapkan kapal berukuran besar yang akan menjadi aset milik koperasi nelayan di berbagai daerah.
Kapal tersebut akan dikelola langsung oleh koperasi sehingga manfaat ekonominya dapat dinikmati bersama oleh para anggotanya.
Pemberian kapal tidak dilakukan dalam bentuk hibah, melainkan melalui pola pembiayaan yang dikembalikan secara bertahap dari hasil usaha penangkapan ikan.
“Kita akan bagi kapal-kapal besar untuk tiap desa nelayan yang akan dikerjakan, yang akan dimiliki dan dikerjakan oleh koperasi-koperasi nelayan itu sendiri.”
“Dan mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali,” tutur Prabowo.
Melalui model tersebut, pemerintah mendorong koperasi menjadi lembaga ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa maupun kawasan pesisir.***
