TEL AVIV, ISRAEL – Israel resmi menetapkan pemilihan umum (Pemilu) pada 27 Oktober 2026. Pemungutan suara tersebut dipandang sebagai momen krusial yang akan menentukan masa depan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di tengah tekanan publik yang terus meningkat sejak pecahnya perang Gaza dan berbagai kontroversi kebijakan pemerintahannya.
Keputusan itu diambil setelah parlemen Israel (Knesset) memastikan tidak akan membubarkan diri lebih awal. Dengan demikian, masa jabatan legislatif berjalan hingga berakhir sesuai jadwal sebelum rakyat memberikan suara pada akhir Oktober.
Dalam pernyataan resminya, Knesset menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengesahkan undang-undang pembubaran parlemen karena jadwal pemilu sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena Knesset saat ini diharapkan menyelesaikan masa jabatannya penuh dan pemilihan umum berikutnya telah ditetapkan oleh hukum pada 27 Oktober, tanpa niat untuk mempersingkat masa jabatan legislatif, tidak perlu memberlakukan Undang-Undang Pembubaran Knesset dalam arti biasa,” demikian pernyataan parlemen Israel.
Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pemilu dipercepat akibat dinamika politik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Pemilu Jadi Penentu Nasib Netanyahu
Pemilu kali ini dipandang sebagai referendum politik terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu, yang telah menjabat sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Israel melalui beberapa periode pemerintahan.
Sejak perang Gaza pecah, posisi politik Netanyahu terus menjadi sorotan. Selain menghadapi kritik terkait penanganan konflik, ia juga dibayangi kemarahan publik atas kegagalan aparat keamanan mencegah serangan besar pada 7 Oktober yang memicu perang berkepanjangan di kawasan tersebut.
Meski berada dalam tekanan, Netanyahu telah memastikan akan kembali mencalonkan diri untuk mempertahankan kursi perdana menteri.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan koalisi yang dipimpinnya juga bergerak cepat menyelesaikan berbagai rancangan undang-undang sebelum masa sidang parlemen berakhir. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat soliditas koalisi sekaligus meningkatkan posisi tawar menjelang kampanye nasional.
Ubah Strategi Politik Menuju Persatuan Nasional
Menariknya, Netanyahu mulai mengubah pendekatan politiknya. Jika selama ini dikenal mengandalkan koalisi sayap kanan, kini ia mengusung narasi pemerintahan yang lebih inklusif.
Bulan lalu, Netanyahu menyampaikan keinginannya membentuk pemerintahan yang melibatkan lebih banyak kekuatan politik.
“Saya bermaksud membentuk pemerintahan nasional yang luas, bukan pemerintahan sayap kanan, bukan pemerintahan sayap kiri yang bergantung pada partai-partai Arab, tetapi pemerintahan nasional yang luas,” ujar Netanyahu.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Netanyahu ingin memperluas basis dukungan politik di tengah menurunnya popularitas pemerintah.
Strategi itu sekaligus menunjukkan perubahan fokus kampanye dari isu ideologis menuju narasi persatuan nasional, dengan harapan mampu menarik pemilih moderat yang selama ini berada di luar basis tradisional koalisi pemerintah.
Survei Tunjukkan Dukungan Terus Menurun
Meski demikian, berbagai survei opini publik terbaru memperlihatkan tantangan berat yang harus dihadapi Netanyahu.
Mayoritas responden dilaporkan menginginkan pergantian kepemimpinan setelah konflik berkepanjangan dan berbagai persoalan keamanan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam peta persaingan politik, mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, muncul sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki peluang kuat untuk menantang dominasi Netanyahu pada pemilu mendatang.
Persaingan diperkirakan akan berlangsung ketat mengingat isu keamanan nasional masih menjadi perhatian utama masyarakat Israel.
Gencatan Senjata Iran Masih Menjadi Sorotan
Selain perang Gaza, pemerintahan Netanyahu juga menghadapi kritik terkait kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran pada akhir Februari lalu.
Kesepakatan yang lahir melalui perundingan antara Teheran dan Washington memicu perdebatan di dalam negeri. Sebagian kalangan menilai hasil perundingan tersebut tidak memberikan keuntungan strategis bagi Israel.
Situasi itu memperbesar tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu menjelang pemilu, karena isu keamanan nasional selama ini menjadi salah satu fondasi utama dukungan politiknya.
Dengan penetapan jadwal pemilu pada 27 Oktober, Israel kini memasuki fase kampanye yang diperkirakan akan didominasi perdebatan mengenai keamanan, kepemimpinan nasional, serta arah kebijakan luar negeri. Hasil pemungutan suara nantinya tidak hanya menentukan komposisi pemerintahan baru, tetapi juga akan menjadi penilaian publik terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu setelah melewati salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah modern Israel.
