BOGOTÁ, COLOMBIA– Presiden terpilih Kolombia Abelardo de la Espriella mengumumkan perubahan besar dalam arah kebijakan luar negeri negaranya dengan berjanji membuka Kedutaan Besar Kolombia di Yerusalem serta menarik dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Langkah tersebut menandai pembalikan sikap yang tajam dibanding pemerintahan sebelumnya di bawah Gustavo Petro.
Presiden terpilih Kolombia Abelardo de la Espriella menyatakan komitmennya untuk mempererat kembali hubungan diplomatik dengan Israel melalui serangkaian kebijakan strategis yang diperkirakan akan mengubah arah politik luar negeri negara Amerika Selatan tersebut.
Salah satu kebijakan yang paling menjadi sorotan adalah rencana pembukaan Kedutaan Besar Kolombia di Yerusalem. Menurut De la Espriella, keputusan itu merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali hubungan erat yang selama ini terjalin antara Kolombia dan Israel.
Dalam pernyataannya, De la Espriella menegaskan bahwa pemerintahannya ingin memulihkan kerja sama bilateral yang disebutnya sebagai hubungan historis kedua negara.
“Kami akan membuka Kedutaan Besar Kolombia di Yerusalem sebagai bagian dari upaya memulihkan aliansi bersejarah dengan Israel,” ujar Abelardo de la Espriella.
Tak hanya itu, De la Espriella juga memastikan pemerintahannya akan menarik keterlibatan Kolombia dalam perkara yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).
Keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru Kolombia akan mengambil pendekatan berbeda terhadap konflik Israel-Palestina dibanding pemerintahan sebelumnya.
“Kolombia akan menarik intervensinya dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di hadapan Mahkamah Internasional,” demikian pernyataan De la Espriella, sebagaimana dikutip Al Jazeera, Jumat (17/7/2026).
Kasus yang tengah bergulir di Mahkamah Internasional menjadi perhatian dunia internasional karena berkaitan dengan tuduhan bahwa Israel melakukan tindakan genosida dalam operasi militernya di Jalur Gaza.
Afrika Selatan sebelumnya mengajukan gugatan tersebut dengan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida. Sejumlah negara kemudian menyatakan dukungan melalui berbagai bentuk intervensi hukum, termasuk Kolombia pada masa pemerintahan Presiden Gustavo Petro.
Namun, kebijakan itu dipastikan berubah setelah kemenangan De la Espriella dalam pemilihan presiden.
Kontras dengan Era Gustavo Petro
Sikap Abelardo de la Espriella terhadap Israel berbanding terbalik dengan kebijakan Presiden Gustavo Petro yang dikenal sebagai salah satu pemimpin Amerika Latin paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza.
Di bawah kepemimpinan Petro, Kolombia mengambil posisi yang lebih keras terhadap Israel, termasuk mendukung langkah hukum internasional yang menyoroti dugaan pelanggaran hukum humaniter dalam konflik di Jalur Gaza.
Sebaliknya, De la Espriella yang merupakan tokoh sayap kanan dari Partai Pembela Tanah Air menegaskan akan mengembalikan hubungan strategis dengan Israel sebagai bagian dari orientasi baru pemerintahan yang dipimpinnya.
Perubahan arah diplomasi tersebut diperkirakan akan memengaruhi posisi Kolombia di berbagai forum internasional, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Timur Tengah.
Rencana pembukaan Kedutaan Besar di Yerusalem juga berpotensi menjadi perhatian komunitas internasional mengingat status kota tersebut masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintahan De la Espriella mengirimkan sinyal bahwa Kolombia akan mengambil pendekatan yang lebih dekat dengan Israel, sekaligus mengakhiri kebijakan luar negeri era Gustavo Petro yang selama ini cenderung berpihak pada dukungan terhadap Palestina dalam berbagai forum internasional.
