Pemerintah Rusia resmi melayangkan dakwaan berat terhadap Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO platform pesan instan Telegram. Pria berkewarganegaraan ganda Prancis-UEA tersebut dituduh membantu aktivitas terorisme hingga namanya resmi dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional oleh otoritas Moskow.
Langkah drastis ini dibarengi dengan tindakan tegas pemerintah Rusia yang mulai membatasi akses penggunaan Telegram di dalam negeri. Langkah tersebut disinyalir sebagai bagian dari ambisi jangka panjang Kremlin untuk mengontrol arus informasi digital secara total sejak invasi ke Ukraina melutus.
Tuduhan Chatbot Kencan dan Sabotase Intelijen Ukraina
Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuding Telegram sengaja membiarkan berbagai kanal, grup obrolan, hingga bot otomatis yang diduga dimanfaatkan intelijen Ukraina serta kelompok teroris. FSB mengklaim fitur-fitur tersebut dipakai untuk mengoordinasikan aksi sabotase, pembunuhan massal, hingga penipuan siber yang memakan korban jiwa di Rusia.
FSB bahkan menyoroti penggunaan chatbot kencan di Telegram yang disebut-sebut dipakai untuk merekrut warga lokal. Menurut catatan FSB, sebanyak 46 pengguna bot tersebut—yang mayoritas berusia 12 hingga 22 tahun—telah ditangkap sejak pertengahan 2025 atas tuduhan pembakaran dan penyerangan terhadap aparat penegak hukum.
Menanggapi tuduhan tersebut, Durov menegaskan bahwa pemerintah Rusia sengaja merekayasa dalih kriminal demi memberangus hak privasi dan kebebasan berpendapat. Jika diestradisi dan terbukti bersalah di pengadilan Rusia, bos teknologi yang kini menetap di Dubai itu terancam hukuman penjara seumur hidup.
Memperketat Sensor Digital dan Kemunculan Aplikasi ‘MAX’
Di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, Rusia kian agresif mencengkeram ruang siber. Sejumlah platform raksasa dunia seperti Facebook, Instagram, hingga X telah diblokir sepenuhnya, sementara YouTube sengaja diperlambat dan aplikasi pesan seperti Signal serta Viber tak lagi bisa diakses.
Setelah sukses mengambil alih VK (platform media sosial buatan Durov sebelum Telegram) lewat perusahaan pro-Kremlin, pemerintah kini gencar mempromosikan aplikasi pesan nasional bernama MAX.
Namun, para pengkritik dan pakar keamanan siber menilai MAX tidak dibekali enkripsi end-to-end dan secara terbuka siap menyerahkan data pengguna kepada otoritas keamanan, menjadikannya alat pengawasan massal baru milik Kremlin.
Gelombang Tekanan Global Terhadap Bos Telegram
Langkah pembatasan Telegram sempat memicu gelombang protes dari para aktivis di berbagai wilayah Rusia, meski akhirnya berhasil diredam oleh aparat.
Tekanan hukum terhadap Durov sendiri tak hanya datang dari Moskow. Sebelumnya pada 2024, ia sempat ditangkap di Paris atas tuduhan membiarkan Telegram menjadi sarang perdagangan narkoba dan konten ilegal. Setelah sempat menjalani proses hukum dan pembatasan di Prancis, Durov baru dapat kembali ke markasnya di Dubai pada Maret 2025. Kini, pria berusia 41 tahun tersebut harus menghadapi kejaran hukum dari tanah kelahirannya sendiri.
