JAKARTA— Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki makna jauh lebih besar daripada sekadar pembagian makanan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang digelar di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Muzani mula-mula memaparkan berbagai capaian yang telah diraih Indonesia selama 81 tahun kemerdekaan, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Meski demikian, ia menyoroti masih adanya persoalan mendasar yang menimpa anak-anak Indonesia dan belum sepenuhnya tertangani.
“Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan,” ujar Muzani.
Bertolak dari kondisi tersebut, Muzani menyebut program MBG hadir sebagai salah satu terobosan pemerintah untuk menjawab persoalan ketimpangan gizi dan kesejahteraan anak. Ia menegaskan program ini tidak boleh dipandang sempit sebagai kegiatan distribusi makanan semata, melainkan sebagai bagian dari upaya besar mencerdaskan generasi penerus bangsa.
“Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas,” kata dia.
Lebih lanjut, Muzani menyampaikan bahwa lahirnya generasi muda yang unggul dan kompetitif merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan asupan gizi bagi anak-anak harus dilihat sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan negara, bukan sekadar program bantuan sosial biasa.
Meski memberikan apresiasi terhadap tujuan program tersebut, Muzani mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Ia menekankan agar program MBG dijalankan dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” tambahnya.
Singgung Koperasi Desa Merah Putih
Selain membahas program MBG, Muzani turut menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam pidatonya. Ia mengaitkan program tersebut dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan.
Menurut Muzani, ketentuan konstitusional itu menjadi dasar bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme persaingan bebas yang cenderung memperkuat posisi pihak-pihak besar sekaligus menyingkirkan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.
“Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih,” ujarnya.
Muzani menilai koperasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menghadirkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ia meyakini, apabila dikelola secara sehat dan profesional, koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai kalangan, termasuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat,” jelas Muzani.
Di bagian akhir pernyataannya terkait koperasi, Muzani menegaskan bahwa keberhasilan sebuah koperasi tidak dapat dinilai hanya dari sisi kuantitas, melainkan harus diukur dari sejumlah indikator konkret yang mencerminkan dampak nyata bagi anggotanya.
“Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat,” pungkasnya.
